Indonesia Dapat Sanksi dari WADA, Ini Saran Ahli untuk LADI

Sanksi WADA ini ramai diperbincangkan setelah Indonesia tak bisa mengibarkan Merah Putih saat penyerahan Thomas Cup 2020.

Sebenarnya, Indonesia diberi tenggat waktu 21 hari untuk mengajukan bantahan atas pernyataan ketidakpatuhan WADA.

Akan tetapi, tak ada bantahan dari Indonesia sehingga dianggap menerima keputusan tersebut.

Sanksi tersebut diberikan karena ketidakmampuan Indonesia memenuhi rencana jumlah tes doping tahunan.

Selain larangan bendera Merah Putih berkibar, atlet juga tidak boleh membawa nama negara di ajang internasional apa pun.

Sanksi itu juga berdampak pada penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional di Indonesia selama satu tahun dan berpotensi lebih lama.

Menindaklanjuti hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi.

Djoko menilai, pembentukan tim tersebut justru dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah Indonesia melakukan intervensi.

"Niat Pak Menteri bagus bentuk tim itu. Tapi kami khawatir jangan-jangan tim itu nanti dianggap sebagai intervensi kepada WADA, karena WADA itu kan independen," kata Djoko kepada Kompas.com, Selasa (19/10/2021).

Oleh karena itu, ia menyarankan agar LADI segera melakukan komunikasi intensif dengan WADA.

Bahkan, jika diperlukan LADI bisa mendatangi kantor WADA di Kanada untuk menanyakan masalah yang terjadi dan solusi apa yang harus dilakukan.

"Dengan LADI yang proaktif ke WADA, tentu menjadi catatan sendiri bagi WADA untuk membantu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Saya kira kawan-kawan LADI di dalam urusan lobi sangat bagus," kata Djoko.

Selain itu, jalur komunikasi juga bisa dilakukan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari untuk menjelaskan langsung kepada ketua International Olympic Committee (IOC).

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi dan langkah-langkah yang akan diambil Indonesia untuk menyelesaikannya.

Federasi olahraga Indonesia juga diharapkan melakukan hal serupa.

"Misalnya terkait dengan rencana kejuaraan dunia bulutangkis di Bali, itu tentu PBSI bisa berkomunikasi langsung dengan pihak BWF," ujar Djoko.

Dengan langkah komunikasi tiga jalan itu, diharapkan bisa membuat WADA mencabut sanksi yang diberikan kepada Indonesia, tanpa menimbulkan masalah lain.