Bendera Indonesia Kemungkinan Tak Akan Berkibar di Thomas Cup 2020, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Bendera Indonesia kemungkinan besar tidak akan berkibar di ajang Thomas Cup 2020.

Indonesia diketahui berhasil mencapai babak final di Piala Thomas 2020. Pertandingan puncak ini dijadwalkan pada hari ini, Minggu (17/10/2021).

Kendati masuk dalam putaran final, kemungkinan besar Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera Merah Putih di podium.

Apa alasannya?

Dinilai tidak patuh oleh Badan Antidoping Dunia (WADA)

Melansir Reuters, 8 Oktober 2021, Badan Antidoping Dunia (WADA) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia karena tidak mematuhi syarat dan prosedur antidoping.

Sanksi serupa juga dikenakan kepada Korea Utara dan Thailand.

WADA merupakan badan yang mengawasi penggunaan obat-obatan atau doping pada atlet-atlet di tiap negara.

Terdapat 5 negara atau lembaga yang dinilai tidak patuh terkait masalah doping oleh WADA. Kelimanya, meliputi:

1. Federasi Bola Basket Internasional Tuli (DIBF)
2. Organisasi Anti-Doping Nasional (NADO) Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)
3. NADO Indonesia atau Lembaga Antidoping Indonesia (LADI)
4. Federasi Olahraga Gira Internasional (IGSF)
5. NADO Thailand

Kelima negara atau lembaga tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketidakpatuhan yang dilakukannya.

Mengutip laman WADA, 7 Oktober 2021, Indonesia akan mendapatkan sanksi selama masa penangguhan dengan melarang menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, atau internasional.

Adapun bendera dari negara-negara yang tidak patuh, termasuk Indonesia, tidak akan dikibarkan pada kejuaraan regional, kontinental, internasional, atau acara serupa yang diselenggarakan oleh major event organizations, kecuali di Pertandingan Olimpiade dan Paralimpiade.

Meski demikian, atlet-atlet dari negara tersebut masih diizinkan untuk mengikuti kompetisi, tetapi tidak bisa mengibarkan bendera kebangsaan mereka.

Ini artinya, kemungkinan besar Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih meski berada di podium turnamen Piala Thomas.

Indonesia dan Korea Utara secara khusus mendapat konsekuensi tambahan, karena ketidakpatuhan terhadap pengujian atau tes doping di negara mereka.

Kedua negara ini diberi sanksi untuk segera melakukan tindakan perbaikan pengujian atau tes doping di negara tersebut, dan akan diawasi oleh pihak ketiga yang disetujui.

Biaya termasuk 6 kali kunjungan ke lokasi per tahun, dibebankan kepada negara tersebut, dengan semua biaya harus dibayar di muka.

Menanggapi pemberian sanksi oleh WADA tersebut, Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) segera memberi tanggapan.

Mengutip Harian Kompas, 9 Oktober 2021, Wakil Ketua LADI dr Rheza Maulana mengatakan pemberian sanksi ini karena adanya miskomunikasi.

Sanksi yang diberikan berkaitan dengan target tes doping yang wajib dipenuhi Indonesia.

Menurut Rheza, LADI tidak mampu memenuhi target tes doping tahunan karena terkendala pandemi Covid-19.

Berdasarkan surat klarifikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke WADA diketahui, LADI berencana mengirim 700 sampel susulan ke WADA, yang didapat dari gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.

LADI juga berencana mengambil 300 tes doping lagi pada 2021, namun saat ini capaian maksimum tes doping di kuarter pertama dan kedua baru 72 sampel.

Menpora Zainudin Amali mengatakan, kondisi pandemi membuat semua aktivitas olahraga terhenti.

Hal itulah yang menurutnya menjadi penyebab target tes doping Indonesia tidak sesuai rencana.

"Benar bahwa kami mendapat surat dari WADA (pada bulan Septmber) dan dianggap tidak patuh. Namun, sesuai apa yang sudah disampaikan WADA dalam suratnya, kami punya waktu untuk mengklarifikasi. Jadi tenggat waktunya kira-kira 21 hari," kata Zainudin dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/10/2021).

Kendati demikian, hingga babak final Piala Thomas 2020, WADA belum mencabut status "tidak patuh" Indonesia.

Ini artinya, meski masuk ke babak final atau bahkan menjadi pemenang, kemungkinan besar, bendera Indonesia tidak akan bertengger di podium Piala Thomas 2020.