BPJS Ketenagakerjaan: 12 Juta Nomor Rekening Karyawan Terdata, Masih Bisa Bertambah

KOMPAS.com - Kabar gembira bagi karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 tahun 2020 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Dalam Permenaker itu, diatur pedoman mengenai kriteria, besaran, dan tata cara pemberian bantuan subsidi upah.

Adapun kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK)
2. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan
3. Pekerja/buruh penerima gaji/upah
4. Kepesertaan sampai bulan Juni 2020
5. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besara iuran yang dihitung berdasarkan gaji/upah di bawah Rp 5 juta sesuai gaji/upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan
6. Memiliki rekening bank yang aktif 

Besaran Bantuan Subsidi Gaji/Upah adalah Rp 600.000 per orang per bulan selama 4 bulan.

Lalu berapa orang yang sudah didata oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK? 

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menjelaskan, saat ini BPJAMSOSTEK dalam proses mengumpulkan data.

Hingga Minggu (16/8/2020), telah terkumpul lebih dari 12 juta nomor rekening karyawan.

"Telah terkumpul lebih dari 12 juta nomor rekening dan masih terus bertambah," katanya pada Kompas.com, Minggu (16/8/2020).

Akan tetapi, kata Utoh, jumlah tersebut belum final. Saat ini, BPJAMSOSTEK masih dalam proses pengumpulan dan dilanjutkan proses validasi ke bank.

Sampai kapan data akan dikumpulkan? Utoh menyebutkan, masih akan terus memonitor data di lapangan.

Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, pemerintah mengenakan sanksi kepada pemberi kerja apabila memberikan data yang tidak sebenarnya sesuai kriteria kepada BPJAMSOSTEK.

Jika tidak sesuai kriteria, penerima bantuan wajib mengembalikannya melalui rekening kas negara.

"Diminta pemberi kerja atau perusahaan dan tenaga kerja ikut proaktif untuk segera menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai kriteria pemerintah," ujar dia.

Adapun tata cara pemberian bantuannya:

• Data calon penerima adalah dari data peserta aktif yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BPJAMSOSTEK.
• Data sesuai kriteria dilaporkan kepada Pemerintah sebagai Pengguna Anggaran
• Pemerintah memerintahkan bank untuk menyalurkan langsung ke rekening bank penerima bantuan secara bertahap.
• Nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.
• Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran bantuan akan ditetapkan oleh Kemnaker.

Bantuan Subsidi Upah ini merupakan salah satu nilai tambah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK.

Sebelumnya, peserta BPJAMSOSTEK juga mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm).

Alasan gunakan data BPJS

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers yang diadakan Senin (10/8/2020), menjelaskan alasan penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran, karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid," kata Ida.

Ida mengingatkan bahwa akurasi dan validasi data pekerja/buruh sangat penting.

Ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengenai data penerima manfaat," ujar Ida.

Ida mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan kementerian/lembaga disepakati bahwa untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini, maka jumlah calon penerima ditingkatkan.

Awalnya, penerima manfaat direncanakan hanya 13.870.496 orang, lalu sekarang bertambah menjadi 15.725.232 orang.

Dengan demikian, anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.