Ramai soal Polemik Pembukaan Sekolah dan Pembelajaran Jarak Jauh, Bagaimana Sebaiknya?

KOMPAS.com - Sebuah akun media sosial Twitter mengunggah mengenai dinamika pembukaan sekolah di zona-zona tertentu dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga ramai diperbincangkan.

Unggahan tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @sheque pada Jumat (7/8/2020).

Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah disukai lebih dari 400 kali dan mendapat komentar serta retweet lebih dari 100 kali.

"Sekolah dibuka di zona2 tertentu, netijen ngomel takut anaknya kalo masuk sekolah jadi ketularan. Sekolah jarak jauh, netijen ngomel dibilang nyusahin, karena gak semua mampu beli kuota. Jadi menurut kalian solusinya gimana?," demikian narasi yang dituliskan akun Twitter @sheque.

Keputusan Nadiem dinilai sudah tepat

Kompas.com menghubungi pemerhati pendidikan Ina Liem. Pihaknya menyatakan, baik di masa pandemi maupun tidak pandemi, tidak ada solusi pendidikan satu macam untuk seluruh Indonesia.

Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, ditambah lagi fasilitas pendidikan yang juga belum merata.

"Netizen juga tersebar dari seluruh Indonesia beragam juga. Jadi jelas kalau ada satu kebijakan diterapkan, pasti ada golongan yang setuju, ada aja yang merasa tidak sesuai dengan kondisi mereka," ujar Ina kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

Mengenai solusi yang bisa dilakukan, Ina berpendapat bahwa kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat ini sudah tepat.

Kebijakan tersebut yakni dengan membuka kembali sekolah di zona-zona tertentu dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Jadi menurut saya, kebijakan Menteri Nadiem sudah tepat. Dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tapi tidak ada paksaan, keputusan terakhir ada di tangan orangtua," ucap Ina.

Oleh karena itu, lanjut Ina, para orangtua bebas memilih apakah memperbolehkan anaknya untuk masuk sekolah lagi atau tidak.

Mempunyai kepentingan

Menurut Ina, apabila solusi tersebut masih juga diprotes, maka yang memrotes tersebut memiliki kepentingan tersendiri.

"Yang mau masuk silakan, yang belum nyaman ya jangan. Kalau masih diprotes juga, berarti itu mungkin orang-orang yang punya kepentingan," kata Ina.

Terlepas dari itu, Ina berpesan kepada pihak sekolah untuk membagikan informasi detail kepada orangtua mengenai protokol kesehatan di sekolah masing-masing.

Hal tersebut bertujuan membangun kepercayaan orangtua terhadap kemampuan sekolah menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau orangtua belum nyaman, wait and see dulu aja, tidak perlu buru-buru, toh kurikulum juga sudah diringkas," papar Ina.

Kuota internet

Sedangkan untuk masalah kuota, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa sejak April Kemendikbud telah melakukan relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), salah satunya untuk menunjang PJJ.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan hal yang mudah. Apalagi dengan segala keterbatasan, baik infrastruktur berupa sinyal dan listrik, biaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, silakan kepala sekolah membeli kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah, misalnya pembelian pulsa untuk guru maupun siswa, hand sanitizer, dan lain-lain,” jelas Nadiem dikutip dari Kompas.com (2/8/2020). 

Terkait hal itu, Ina menilai, masalah pulsa atau kuota internet menjadi salah satu masalah yang cukup pelik. 

"Memang itu (dana BOS untuk pulsa) solusi untuk kondisi darurat dan menjawab keluh kesah masyarakat. Masalahnya di pengawasan, bagaimana memastikan memang dananya tidak diselewengkan," jelas dia. 

Selain itu menurut Ina, peran komite sekolah juga harus dilibatkan. Bahkan apabila diperlukan dapat membuat laporan online terbuka untuk publik.