Stafsus Milenial Presiden, Dulu Diharapkan, Kini Jadi Sorotan...

KOMPAS.com - Pada pertengahan November 2019, Presiden Joko Widodo, yang baru mengawali periode kedua kepemimpinannya, melantik 7 orang anak muda sebagai staf khusus dari kalangan milenial.

Pelantikan 7 orang milenial ini menambah jajaran personel yang akan membantu Presiden Jokowi melakukan tugas-tugasnya.

Penunjukan stafsus milenial ini, kala itu, menuai beragam respons. Ada yang merespons positif, ada pula yang mempertanyakan pekerjaan spesifik dan keefektivitasannya.

Ada pula yang menaruh harapan besar di pundak para anak muda ini. 

Setelah 5 bulan stafsus milenial presiden bertugas, beberapa di antara mereka menjadi sorotan.

Berawal dari surat yang ditujukan kepada para camat se-Indonesia, dikirimkan oleh stafsus milenial Andi Taufan Garuda Putra.

Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet itu, Andi Taufan meminta bantuan para camat untuk mendukung kerja relawan yang berada di bawah PT Amartha, perusahaan yang dipimpinnya.

Hal ini dianggap menyalahi secara administrasi kenegaraan, dan dinilai berpotensi konflik kepentingan.

Selain Andi Taufan, Adamas Belva Devara juga disoroti karena start up yang dipimpinnya, Ruangguru, menjadi salah satu mitra digital dalam program pemerintah, Kartu Prakerja.

Seperti apa perjalanan para stafsus milenial ini, dari sejak dilantik hingga kini tengah menjadi sorotan?

Awal diperkenalkan

Presiden secara resmi memperkenalkan7 stafsus milenialnya kepada publik pada 21 November 2019.

Ketujuh orang itu adalah:

• Indah Putri Tanjung
• Adamas Belva Syah Devara
• Ayu Kartika Dewi
• Angkie Yudistia
• Gracia Billy Yosaphat Membrasar
• Aminuddin Ma'ruf
• ndri Taufan Garuda Putra.

Kompak mengenakan setelan hitam-putih, mereka diperkenalkan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, dalam suasana yang santai.

Stafsus milenial ini terdiri dari para pemuda yang terbilang sukses di bidangnya masing-masing. Mereka juga dianggap sebagai paket komplit, karena mewakili kelompok disabilitas dan warga Indonesia Timur.

Tugas para milenial di lingkungan Istana

Stafsus muda ini tentu dipilih bukan tanpa alasan. Mereka diharapkan bisa membantu memberikan pandangan kepada Presiden terkait dengan keputusan-keputusan yang nantinya akan diambil.

Secara sederhana, saat itu disebutkan bahwa stafsus milenial ini akan menjadi teman diskusi Presiden.

Tugas para stafsus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Disebutkan pada Pasal 18 Ayat (1), Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Presiden di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Harapan

Pemerhati Politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi, menyebutkan, keberadaan para stafsus ini diharap bisa menjadi pihak yang bergerak dengan cepat tanpa birokrasi berbelit, dapat membantu Presiden mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi.

"Kalau cara normal kan dia dibantu oleh menteri dan staf-stafnya sampai level Dirjen, tapi itu kan birokrasinya panjang," kata Dodi, sapaan akrabnya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 11 November 2019.

Mereka yang berasal dari kalangan muda dan terpelajar diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan luas yang di luar kebiasaan kepada Presiden.

Sementara itu, analis politik dari Universitas Diponegoro Wijayanto menganggap perekrutan 7 stafsus milenial ini sebagai upaya kaderisasi kepemimpinan yang dilakukan Jokowi.

Menurut dia, hal ini baik dan tidak banyak yang melakukan, termasuk partai-partai politik.

"Ini menjadi menarik karena pada saat yang sama kita melihat partai politik tidak melakukan kaderisasi dengan baik. Itu terlihat dari minimnya anak muda di parlemen," kata Wijayanto, 22 November 2019. 

Efektivitas dipertanyakan

Selain diakui menjadi jalan kaderisasi, keberadaan para anak muda di Istana ini juga kemudian dipertanyakan keefektivitasannya.

Meski berstatus sebagai Staf Khusus Presiden, namun suara yang mereka berikan masih akan bersaing dengan suara-suara yang datang dari pihak lain, seperti menteri atau partai politik.

"Karena kita tahu kabinet sudah gemuk dan semua ingin punya peran di sana. Ketika kepentingan-kepentingan elit berseberangan dengan milenial ini tentu kita bisa menduga siapa yang akan menang," ujar Wijayanto.

Jadi sorotan

Kini, kinerja stafsus milenial menjadi sorotan publik.

Salah seorang stafsus, yakni Andi Taufan Garuda Putra mengedarkan surat permohonan kepada camat di seluruh Indonesia yang diduga bersinggungan dengan kepentingannya sebagai seorang pengusaha.

Dalam surat yang menggunakan kop Sekretariat Kabinet, Andi Taufan membahas soal kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD). Ia meminta para camat untuk mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek dalam menanggulangi Covid-19.

Diketahui, Andi Taufan merupakan pimpinan dari perusahaan tersebut.

Meski sudah meminta maaf, namun publik tetap menyayangkan tindakan tersebut.

Lainnya, Adamas Belva Delvara yang merupakan CEO dari aplikasi belajar online Ruang Guru.

Ruang Guru menjadi salah satu mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja.

Publik pun menganggap ini sebagai hal yang sarat dengan konflik kepentingan, meski pihak Istana telah membantah adanya konflik kepentiingan dalam kerja sama itu.

Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM Mada Sukmajati berpandangan, dua hal yang kini menjadi sorotan memunculkan pertanyaan seputar fungsi dan tugas para staf khusus milenial presiden.

Menurut dia, publik memahami bahwa tugas para stafsus muda ini memberikan masukan dan rekomendasi kepada presiden.

"Kalau memang seperti itu, maka kaitannya dengan surat yang beredar kemarin dan tender Ruang Guru, itu berarti di luar tupoksi mereka. Kalau di luar tupoksi ya tidak pantas," kata Mada, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

"Ini kan menjadi pertanyaan, job desc-nya itu apa? Sehingga mereka itu fokus saja dan dari situ masyarakat bisa melakukan kontrol dan memastikan bahwa mereka melakukan tupoksinya," lanjut dia.

Mada menilai, harus ada kejelasan mengenai kelembagaan stafsus milenial.

(Sumber: Kompas.com/Penulis: Vina Fadhrotul Mukaromah, Dandy Bayu Bramasta, Ahmad Naufal Dzulfaroh | Editor: Resa Eka Ayu Sartika, Inggried Dwi Wedhaswary, Sari Hardiyanto)