Soal Penyelundupan Harley dan Brompton di Garuda, Mengapa Orang Malas Bayar Pajak?

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memberhentikan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Ashkara, Kamis (5/12/2019).

Keputusan Erick ini diambil setelah sebelumnya Ari Ashkara ditengarai menyelundupkan onderdil Harley Davidson keluaran tahun 1972 serta dua sepeda Brompton.

Barang-barang tersebut ditemukan saat petugas melakukan pengecekan di hanggar pesawat milik PT GMF AeroAsia Tbk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (17/11/2019).

Diduga penyelundupan barang tersebut untuk menghindari pajak. Pasalnya motor Harley Davidson masuk dalam kelompok barang mewah, yang nantinya dikenai Pajak atas Penjualan Barang Mewah atau PPnBM sebesar 125 persen dari harga barang.

Berkaca dari kasus tersebut, mengapa orang malas untuk membayar pajak?

Menurut pakar pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam ada beberapa alasan mengapa seseorang malas atau enggan untuk membayar pajak.

"Secara historis pajak merupakan warisan penjajahan yang pada awalnya merupakan upeti. Pajak sebagai upeti ini masih melekat dalam sebagian benak masyarakat secara turun temurun," katanya kepada Kompas.com, Kamis (5/12/2019).

Selain itu, kurangnya edukasi sejak usia dini dalam mempersepsikan pajak sebagai kebutuhan suatu negara untuk dapat menjalankan kegiatan berbangsa dan negara.

Lebih lanjut faktor berikutnya ialah masih kurangnya pesan dari para tokoh agama bahwa membayar pajak adalah kewajiban.

"Belum banyak tokoh agama yang menyatakan secara terbuka bahwa tidak membayar pajak adalah sesuatu yang dilarang oleh agama," jelasnya.

Darussalam juga menambahkan bahwa norma-norma yang ada di masyarakat belum terbentuk untuk membuat malu orang-orang yang tidak membayar pajak.

Lalu, faktor berikutnya yang membuat orang malas membayar pajak ialah karena ketiadaan sinyal bahwa otoritas pajak tahu atas ketidakpatuhan wajib pajak.

Masih Rendah

Sementara itu, Executive Director of Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan kesadaran pembayaran pajak masyarakat Indonesia masih rendah sudah sejak dahulu.

Menurutnya, terdapat beberapa hal pula yang mempengaruhi rendahnya pembayaran pajak.

"Yang pertama adalah lantaran edukasi atau literasi. Kan kesadaran itu erat kaitannya dengan pemahaman. Bagaimana paham pajak kalau tidak ada edukasi atau sosialisasi," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (5/12/2019).

Selain itu, diperlukan sistem administrasi yang mumpuni agar dapat meng-capture transaksi atau aktivitas ekonomi.

Selain itu, banyak yang belum melihat perlunya penggunaan pajak. Padahal pajak diperlukan negara dalam berbagai hal, terutama untuk kesejahteraan rakyat.