"Kalau Kritik Ditangani dengan Kekerasan, Itu Bukan Jawaban..."

KOMPAS.com - Demokrasi di era media sosial, seperti yang dirasakan hari ini, membuat masyarakat seharusnya bisa dengan bebas mencurahkan kritik, jika dirasa ada kebijakan negara yang kurang pas bagi kemaslahatan masyarakat.

Namun, berkaca dari kasus penangkapan jurnalis Dandy Dwi Laksono dan mantan jurnalis Tempo Ananda Badudu (saat ini keduanya telah dibebaskan, Dandhy masih tersangka) perihal kritik dan penggalangan dana yang dilakukan di media sosial, apakah membuat demokrasi di era media sosial terasa dibelenggu?

Pengamat politik Dodi Ambardi mengungkapkan bahwa kritik dan tuntutan yang dilakukan masyarakat merupakan hal yang normal dalam demokrasi.

Meskipun upaya penyampaian kritik atau tuntutan tersebut disampaikan dalam bentuk demonstrasi.

"Ya, karena demokrasi intinya adalah penghormatan atas hak warga negara untuk melakukan semua itu dalam proses politik," ujar Dodi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Menurutnya, prinsip tersebut berlaku kapan pun, ada atau tidaknya media sosial.

"Jadi, kalau kritik ditangani dengan kekerasan dan penangkapan, itu bukan jawaban yang pas," kata dia.

Adapun persoalan yang terjadi adalah bagaimana masyarakat mem-frame, apakah ungkapan tersebut termasuk krtik atau hinaan.

Penggolongan inilah yang sering dirasakan semu atau kabur.

Batasan dan mekanisme hukum

Selain itu, Dodi menjelaskan bahwa sebagian permasalahan bisa diselesaikan dengan mekanisme hukum, hanya saja sampai saat ini batasan dan mekanisme hukum itu belum disepakati oleh semua.

"Pemerintah dan para aktivis berbeda pandangan tentang batas dan definisi penghinaan," ujar Dodi.

Ia juga menyampaikan bahwa kontroversi RKUHP salah satunya berpusat pada pengertian dan batasan penghinaan.

Sementara, dalam era media sosial, peran media sosial sesungguhnya memiliki fungsi melebarkan ruang ekspresi bagi publik untuk menyuarakan tuntutannya.

Namun, di saat yang sama, selain membuka ruang ekspresi, media sosial juga menjadi tempat tersebarnya disinformasi dan gelanggang penghinaan.

Menurutnya, pada urusan disinformasi dan penghinaan inilah yang perlu ditangani, bukan tindakan penangkapan yang memicu perlawanan.

"Tapi tidak dengan penangkapan-penangkapan, yang di situasi sekarang malah justru mengubah tuntutan politik menjadi perlawanan," kata dia.