Kerusuhan di Papua Barat Mereda, Pasar hingga Bank Kembali Beroperasi

Sebagaimana dilaporkan jurnalis KompasTV Budi Setiawan, masyarakat sudah dapat menjalani aktivitas kembali setelah sempat lumpuh akibat demonstrasi pada Senin (19/8/2019).

Sejumlah fasilitas publik dan pertokoan yang sempat tutup dan berhenti beroperasi sudah dikembali. Begitu pula dengan pusat perbelanjaan sudah dibuka dan warga bisa belanja kebutuhannya dengan normal.

Meski begitu, masih ada sebagian toko yang tutup sejak kemarin hingga Selasa pagi. Kemungkinan, mereka masih trauma dengan kejadian yang cukup menakutkan kemarin.
Sementara itu, aktivitas perbankan belum sepenuhnya kembali normal.

Bank sudah bisa melayani masyarakat, namun masih terbatas. Sebab, pagar bank hanya dibuka sebagian.

Untuk aksi unjuk rasa, Budi melaporkan tak terlihat ada massa yang berkumpul. Lagi pula, Pemda setempat sudah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi anarkistis yang merugikan masyarakat.

Meski sudah tak ada aksi unjuk rasa, pengamanan tetap disiagakan. Terutama di kantor pemerintahan Manokwari dan perbankan.

Begitu pula situasi di Jayapura yang sempat terjadi ricuh kemarin. Saat ini, suasananya sudah kembali kondusif. Sejumlah toko, bank, dan hotel yang berada di jalan utama kembali dibuka.

Universitas Cendana yang sempat ditutup, sudah dibuka kembali dan aktivitas belajar sudah normal.

Jurnalis KompasTV, Vidi Batlolone, melaporkan, di kantor Gubernur Papua Lukas Enembe yang kemarin dipadati massa, kini sudah kosong.

Senin sore, warga yang melakukan aksi unjuk rasa telah diterima Lukas untuk berdialog langsung. Massa pun telah menyampaikan protes mereka yang mendasari aksi tersebut.

Hingga kini, kata Vidi, pemerintah setempat tetap melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat.

Blokade jalan yang kemarin sempat dilakukan masyarakat, kini sudah dibuka.

Aktivitas di Bandara Sentani yang kemarin sempat ricuh karena aksi bakar-bakaran juga sudah kembali normal. Warga setempat optimistis, kondisi tersebut akan terjaga hingga seterusnya.

Namun, warga mengeluhkan pembatasan jaringan internet yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusul aksi ricuh kemarin.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pesan atau konten di internet yang dapat memprovokasi atau menyebarkan berita hoaks.