Siapa Penengah Golongan Tua dan Muda dalam Peristiwa Rengasdengklok?

KOMPAS.com - Usai Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sukutu dalam Perang Dunia II, tokoh pemuda Indonesia tidak sabar untuk memproklamasikan kemerdekaan.

Namun dalam hal waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi perbedaan golongan tua dan golongan muda.

Golongan tua, yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan beberapa anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), ingin Indonesia melaksanakan proklamasi setelah berunding dengan PPKI.

Perbedaan pendapat itulah yang melahirkan Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.

Dalam Peristiwa Rengasdengklok, terdapat tokoh yang menjadi penengah sehingga perbedaan pendapat dapat segera diakhiri dan proklamasi kemerdekaan Indonesia sukses terlaksana pada 17 Agustus 1945.

Siapakah tokoh yang berhasil menyatukan perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua di Rengasdengklok?

Baca juga: Sejarah Singkat Peristiwa Rengasdengklok

Tokoh penengah dalam Peristiwa Rengasdengklok

Tokoh yang menjadi penengah antara golongan tua dengan golongan muda pada peristiwa Rengasdengklok adalah Achmad Soebardjo.

Perbedaan pendapat membuat para pemuda terpaksa "menculik" Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok di Karawang, Jawa Barat.

Penculikan dilakukan karena golongan muda tidak ingin Soekarno-Hatta terpengaruh oleh Jepang dan mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan segera.

Sehari sebelum Peristiwa Rengasdengklok, golongan muda yang dipimpin Chairul Saleh mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

Dalam rapat, disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan rakyat Indonesia, bukan Jepang.

Baca juga: Peran Para Tokoh yang Terlibat dalam Peristiwa Rengasdengklok

Malam harinya, anggota dari golongan muda, Wikana dan Darwis, diutus menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak agar proklamasikan kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 16 Agustus 1945.

Wikana dan Darwis juga memperingatkan Seokarno dan Hatta, apabila pada 16 Agustus 1945 proklamasikan kemerdekaan belum dilakukan, maka akan terjadi pergolakan besar.

Desakan Wikana dan Darwis tetap tidak dituruti oleh Soekarno dan Hatta, yang berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dirundingkan terlebih dulu dengan PPKI.

Soekarno-Hatta sebenarnya juga ingin proklamasi segera dilaksanakan, tetapi mereka tidak mau terjadi pertumpahan darah dengan bala tentara Jepang, yang pastinya merugikan bangsa Indonesia.