Tonarigumi, Cikal Bakal Rukun Tetangga

KOMPAS.com - Ketika menjajah Indonesia, Jepang menerapkan salah satu struktur kemasyarakatan yang disebut Tonarigumi.

Yang dimaksud dengan sistem Tonarigumi adalah kerukunan tetangga yang dibuat oleh para tentara Jepang semasa Perang Dunia II untuk memudahkan mereka dalam mengawasi atau mengenali warganya.

Fungsi dibentuknya Tonarigumi pada masa Jepang adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan terhadap masyarakat jajahan.

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Tonarigumi secara resmi dihapuskan pada 1947.

Kendati demikian, sistem Tonarigumi masih berjalan dengan mengalami beberapa perubahan.

Tonarigumi kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Rukun Tetangga (RT) di Indonesia.

Baca juga: Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia

Sejarah

Sistem Tonarigumi diterapkan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II di Manchuria, Semenanjung Korea, Kepulauan Sakhalin, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Tonarigumi diperkenalkan oleh Perdana Menteri Fumimaro Konoe pada 1940 dan mulai diperkenalkan di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, pada 1944.

Selama Jepang menduduki Indonesia, mereka ingin pengaruhnya tersebar hingga sampai ke lapisan paling bawah.

Namun, karena terbatasnya jumlah militer Jepang, mereka memanfaatkan rakyat Indonesia untuk menjadi mata-mata.

Setelah Jepang membubarkan 3A dan Putera, dibentuklah Jawa Hokokai pada 1944. 

Di dalam Jawa Hokokai ada kelompok yang membantu Jepang sebagai mata-mata asing, yang disebut Tonarigumi.

Baca juga: Perbedaan Jawa Hokokai dan Putera

Ada lima hingga 10 kelompok rumah tangga dalam Tonarigumi. Jumlah yang sedikit ini mempermudah Ketua Tonarigumi atau Kumico (Pak RT), untuk mengenali warganya dan mengidentifikasi warga asing.

Fungsi

Sistem Tonarigumi yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia bertujuan untuk memperketat kontrol serta pengawasan tentara Jepang terhadap masyarakat Indonesia.

Selain itu, Tonarigumi juga mempermudah Kekaisaran Jepang untuk mengontrol warga serta memobilisasi sumber daya alam atau manusia demi kepentingan mereka dan memperkuat komunikasi antara pemerintahan Jepang dengan orang Jepang sendiri atau warga desa.