Bahkan, pada Agustus 1975, tokoh APODETI sempat ditangkap oleh Fretilin. Memasuki bulan September 1975, Fretilin berhasil mengambil alih kekuasaan di Timor Timur.
Baca juga: Timor Leste, Negara Bekas Bagian Indonesia
Keunggulan Fretilin ini membawa mereka melakukan proklamasi kemerdekaan Timor Timur dari Portugal pada 28 November 1975.
Menanggapi peristiwa tersebut, Indonesia melaporkan bahwa politisi APODETI, yakni Dom Guilherme Goncalves dan Alexandrino Borromeo, telah menandatangani Deklarasi Balibo.
Deklarasi Balibo adalah pernyataan oleh perwakilan masyarakat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia.
Deklarasi tersebut disampaikan oleh Xavier Lopez da Crus pada 30 November 1975 di Balibo, Timor Leste.
Dalam sidang pleno DPR-RI tanggal 15 Juli 1976, dibuat sebuah undang-undang yang memuat tentang penyatuan Timor Timur ke NKRI sekaligus pembentukan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia ke-27.
Secara simbolis, Presiden Indonesia menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada FX Lopes da Cruz dan Arnaldo dos Reis Araujo.
Setelah itu, pendiri sekaligus ketua umum APODETI, yakni Arnaldo dos Reis Araujo, diangkat sebagai gubernur pertama Timor Timur.
Baca juga: Sejarah Timor Leste
Setelah proses intergrasi, APODETI menekankan bahwa tujuannya adalah untuk mengamankan kelangsungan hidup Timor Timur sebagai provinsi otonom Indonesia dan sangat menentang aneksasi dengan kekerasan.
Dalam deklarasi publik di Kongres CNRT pada Agustus 2000, APODETI menerima hasil Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999.
APODETI kemudian menjadi anggota CNRT dan bekerja di Dewan Nasional. Pada pemilu pertama Parlamento Nacional di Timor Leste, APODETI menerima 0,60% suara parlemen.
Namun, pada pemilihan parlemen Timor Leste 2007, APODETI tidak mencalonkan diri dan partai ini diperkirakan sudah tidak ada lagi.
Referensi: