Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

KOMPAS.com - Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdulrachman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. 

Bagaimana kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati? Berikut ulasannya:

Dilansir dari Sejarah Nasional Indonesia (2008) MC Ricklefs, krisis ekonomi masih terasa di masa pemerintahan Megawati. Namun, ada kemajuan di masa pemerintahannya seperti investasi yang mengalir baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie

Dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Untuk meningkatkan pendapatan negara, Presiden Megawati mengambil langkah-langkah memprivatisasi BUMN.

Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional.

Turunnya garis kemiskinan

Dalam buku Megawati Presidential Political Policy in 2001 – 2004 (2018) karya Indah Rizki Aruma Nurjannah dkk, di bidang ekonomi Megawati lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum.

Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian RI dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5 persen.

Di samping itu, pada massa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18 persen, dari sebelumnya 28 persen.

Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Gus Dur

Istimewa Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam.

Keamanan negara

Presiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan teroris. Ia menggalang kerjasama internasional khususnya negara-negara di Asia Tenggara untuk memerangi terorisme.

Hasilnya pada masa pemerintahannya ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti terorisme, yang disahkan menjadi UU Anti Terorisme.

Melalui Undang-undang ini, pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berhasil ditangkap dan dihukum mati, meskipun hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu merenggang sejak dimulainya Referendum Timor-Timur.

Baca juga: Peristiwa Penting Era Reformasi