Kompas.com - Diperbarui 02/01/2022, 19:45 WIB

KOMPAS.com - Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998, menjadi awal babak baru bagi Indonesia.

Era tersebut dikenal dengan era reformasi yang dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan sistem politik yang terbuka dan liberal.

Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu negara.

Diambil dari buku Revolusi Politik Kaum Muda (2008) karya Muhammad Umar Syadat Hasibuan, reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan kebutuhan pokok.

Pemerintahan BJ Habibie

BJ Habibie, Kamis (21/5/1998) mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI yang baru di Jakarta, disaksikan presiden sebelumnya, SoehartoDokumen Kompas BJ Habibie, Kamis (21/5/1998) mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI yang baru di Jakarta, disaksikan presiden sebelumnya, Soeharto
Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu BJ Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945.

Presiden Republik Indonesia ketiga ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan.

Hal ini karena masa pemerintahan BJ Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru.

Baca juga: Penyebab Terjadinya Gerakan Reformasi

Meskipun sebentar, pemerintahan BJ habibie mampu menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada Orde Baru. Pemerintahannya disebut kabinet reformasi pembangunan.

Pemerintahan tersebut mengeluarkan berbagai upaya di bidang politik, di antaranya:

  1. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi.
  2. Mengganti lima paket undang-undang dan tiga di antaranya diubah menjadi lebih demokratis.
  3. Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers.
  4. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang.
  5. Jejak pendapat wilayah Timor Timur.
  6. Memberikan abolisi kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang mengkritik presiden).
  7. Polri dipisahkan dari ABRI menjadi Kepolisian RI dan ABRI menjadi nama TNI.

Selanjutnya upaya di bidang ekonomi sebagai berikut:

  1. Merekonstruksi perekonomian nasional.
  2. Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
  3. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi.
  4. Melikuidasi bank yang bermasalah.
  5. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga di bawah Rp 10.000.
  6. Mengesahkan UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
  7. Mengesahkan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Baca juga: Peristiwa Penting Era Orde Baru

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.