Peristiwa Penting Era Reformasi

KOMPAS.com - Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998, menjadi awal babak baru bagi Indonesia.

Era tersebut dikenal dengan era reformasi yang dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan sistem politik yang terbuka dan liberal.

Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu negara.

Diambil dari buku Revolusi Politik Kaum Muda (2008) karya Muhammad Umar Syadat Hasibuan, reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan kebutuhan pokok.

Pemerintahan BJ Habibie

Dokumen Kompas BJ Habibie, Kamis (21/5/1998) mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI yang baru di Jakarta, disaksikan presiden sebelumnya, Soeharto

Presiden Republik Indonesia ketiga ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan.

Hal ini karena masa pemerintahan BJ Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru.

Baca juga: Penyebab Terjadinya Gerakan Reformasi

Meskipun sebentar, pemerintahan BJ habibie mampu menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada Orde Baru. Pemerintahannya disebut kabinet reformasi pembangunan.

Pemerintahan tersebut mengeluarkan berbagai upaya di bidang politik, di antaranya:

1. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi.
2. Mengganti lima paket undang-undang dan tiga di antaranya diubah menjadi lebih demokratis.
3. Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers.
4. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang.
5. Jejak pendapat wilayah Timor Timur.
6. Memberikan abolisi kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang mengkritik presiden).
7. Polri dipisahkan dari ABRI menjadi Kepolisian RI dan ABRI menjadi nama TNI.

Selanjutnya upaya di bidang ekonomi sebagai berikut:

1. Merekonstruksi perekonomian nasional.
2. Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
3. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi.
4. Melikuidasi bank yang bermasalah.
5. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga di bawah Rp 10.000.
6. Mengesahkan UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
7. Mengesahkan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Baca juga: Peristiwa Penting Era Orde Baru

Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

(ARSIP FOTO) KOMPAS / ARBAIN RAM Mantan Presiden Soeharto menyambut kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, 8 Maret 2000.

Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintah Gus Dur memiliki beberapa kebijakan politik, yaitu:

1. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers.
2. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi.
3. Mentetujui penggantian nama Irian Jaya pada Desember 1999 menjadi Papua.
4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan beribadah dan merayakan Imlek.
5. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Lenisme.
6. Membekukan MPR dan DPR.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya.

Namun, ternyata tidak semua kebijakan Gus Dur disenangi. Banyak pihak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi. Sehingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun.

Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama, dirinya mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Mati Sejak Orde Baru, Rel Cibatu-Garut Kini Bisa Dilintasi Kereta Api

Pemilihan umum secara langsung

Setelah itu, pemerintah melakukan pemilihan umum. Kemudian Pemilu 2004 terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menjabat dua periode. Di mana pada Pemilu 2009 SBY terpilih lagi menjadi presiden.

Kemudian pada Pemilu 2014 terpilih Joko Widodo dan kemudian menang dalam periode selanjutnya di Pemilu 2019, yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.