Kompas.com - Diperbarui 20/01/2022, 11:33 WIB
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kanan) meninjau stok beras di Gudang Bulog di Taluimolo, Kota Gorontalo, Kamis (16/4/2020). Stok beras Gorontalo sebanyak 1741 ton dengan ketahanan hingga Desember 2020. KOMPAS.COM/SALMANGubernur Gorontalo Rusli Habibie (kanan) meninjau stok beras di Gudang Bulog di Taluimolo, Kota Gorontalo, Kamis (16/4/2020). Stok beras Gorontalo sebanyak 1741 ton dengan ketahanan hingga Desember 2020.

KOMPAS.com - Untuk menjalankan semua tugas pemerintahan, negara tentu memiliki kementerian dengan tugasnya masing-masing. Tak hanya memiliki kementerian negara, Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK). 

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden melaksanakan tugas pemerintahan. 

Lembaga ini langsung berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui pejabat setingkay menteri lainnya. 

Baca juga: Peraturan Organisasi Kementerian Negara

Daftar Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Thaun 2001 tentang Kedudukanm Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, berikut daftar Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian di Indonesia:

  • Arsip Nasional Republik Indonesia, di nawah koornidnasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  • Badan Informasi Geospasial (BIG)
  • Badan Intelijen Negara (BIN)
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
  • Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  • Badan Narkotika Nasional (BNN)
  • Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  • Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)
  • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  • Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan
  • Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
  • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
  • Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Bidang Perekonomian.
  • Badan SAR Nasional (BASARNAS)
  • Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
  • Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  • Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
  • Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
  • Lembaga Penerbangan dan Anatariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
  • Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Landasan Hukum Kementerian Republik Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.