Upaya Pengendalian Inflasi dan Kebijakan di Indonesia

KOMPAS.com - Mengingat inflasi cukup membahayakan bagi kondisi perekonomian, suatu negara harus membuat kebijakan untu mengatasi inflasi.

Untuk mengendalikan inflasi, terlebih dahulu megetahui penyebab terjadinya inflasi. Sehingga terbentuk jalan untuk mengatasinya.

Mengatasi masalah inflasi

Diambil dari buku Ekonomi Publik (2018) karya Amiruddin Idris dikatakan untuk mengatasi masalah inflasi dibutuhkan kebijakan yang tepat.

Berikut beberapa kebijakan yang bisa digunakan untuk pengendalian inflasi:

• Kebijakan moneter

Segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter dikenal sebagai kebijakan moneter.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: BPS: Inflasi 2019 Terendah Sejak 10 tahun Terakhir

Dalam kebijakan moneter terbagi menjadi beberapa hal, yaitu:

• Kebijakan penetapan persediaan kas

Hal ini diambil oleh bank sentral untuk mengurangi uang yang beredar.

Caranya dengan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, maka inflasi dapat ditekan.

• Kebijakan diskonto

Bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan meningkatkan nilai suku bunga.

Tujuannya agar masyarakat terdorong untuk menabung. Harapnnya jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga inflasi bisa ditekan.

• Kebijakan operasi pasar

Jumlah uang yang beredar juga bisa dilakukan dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya Surat Utang Negara (SUN).

Jika banyak surat berharga yang dijual, jumlah uang beredar berkurang dan inflasi bisa dikurangi.

• Kebijakan fiskal

Untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah bisa dilakukan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal termasuk, sebagai berikut:

• Menghemat pengeluaran pemerintah

Pemerintah dapat menekan inflasi dengan mengurangi pengeluaran. Sehingga permintaan barang atau jasa bisa ditekan. Hasilnya harga barang atau jasa juga menurun.

Baca juga: BI: Hujan Pengaruhi Harga Komoditas Penyumbang Inflasi

• Menaikkan tarif pajak

Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tersebut dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga turun dan inflasi ditekan.

• Kebijakan lainnya

Cara lain dalam mengendalikan inflasi adlaah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah jumlah barang, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan produksi.
2. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang. Sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Kebijakan inflasi di Indonesia

Dilansir dari Portal Informasi Indonesia (Juli 2019) Bank Indonesia mengeluarkan tiga poin penting untuk mengendalikan inflasi. Poin tersebut adalah:

• Sinergitas

Sinergitas dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pnegendali Inflasi Daerah (TPID). Hal tersebut sudah dilakukan selama lima tahun terakhir.

Hal ini menjadi kunci dalam pengendalian inflasi. Dampaknya inflasi pada 2019 mampu dikendalikan dalam tingkat rendah, yaitu sekitar 3 hingga 3,5 persen.

Sinergitas ditunjukkan melalui program 4K, yaitu:

1. Keterjangkauan harga
2. Ketersediaan pasokan
3. Kelancaran distribusi
4. Komunikasi efektif

Pekerjaan besar tim pengendali adalah menyelesaikan persoalan sinergi dalam memperkuat infrastruktur, berkaitan dengan kelancaran distribusi pangan di luar Pulau Jawa.

• Adaptasi dalam inovasi

Dengan inovasi pada bidang teknologi, mampu memangkas mata rantai dari petani hingga konsumen.

Sehingga manfaat nilai tambah alan lebih banyak dirasakan oleh petani. Bukan hanya pedagang ataupun masyarakat sebagai end user.

Baca juga: Januari 2020, BI Prediksi Inflasi Hanya 0,41 Persen

• Membuka kerja sama perdagangan antardaerah

Dengan terbukanya ruang inovasi dalam bisnis kerja sama perdagangan antar daerah, akan meningkatkan jumlah komoditas di berbagai daerah.

Saat ini, pedagang antardaerah sudah semakin tumbuh dan berpotensi untuk diperluas ke daerah lain.

Salah satunya dengan mengoptimalkan lembaga ekonomi di pedesaan atau badan usaha milik daerah (BUMD).