Sejarah Berdirinya PBB

KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau United Nations (UN) adalah organisasi negara-negara terbesar di dunia.

Namun, PBB bukanlah organisasi internasional pertama yang dibuat. Dikutip dari Encyclopaedia Britannica (2015), PBB berdiri pada 24 Oktober 1945.

Sebelumnya sudah ada Liga Bangsa-bangsa (LBB) atau League of Nations yang didirikan pada 1919. LBB dibubarkan pada 1946, setelah PBB lahir.

Latar belakang lahirnya PBB

LBB yang berdiri lebih dulu, kesulitan menghadapi konflik dunia setelah Perang Dunia I. Perang Dunia II tetap terjadi dan tak bisa dihentikan.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Lahirnya Persatuan Bangsa-Bangsa

Menjelang berakhirnya PD II, negara-negara kubu Sekutu sepakat membentuk organisasi global yang menangani urusan antarnegara.

Usulan ini pertama disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ketika menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus 1941.

Nama "United Nations" tadinya dipakai untuk melawan negara yang bertentangan dengan kubu Sekutu. Musuh sekutu yakni Jerman, Italia dan Jepang.

Pada 1 Januari 1942, 26 negara menandatangani Declaration by United Nations, yang berisi tujuan perang negara-negara Sekutu.

AS, Inggris, dan Uni Soviet merancang struktur dan fungsi PBB. Tiga negara itu atau kerap disebut "Big Three" adalah pemrakarsa yang kerap berbeda pendapat.

Baca juga: Indonesia Dukung Upaya Penghapusan Hak Veto di PBB

Uni Soviet meminta keanggotaan individu dan hak voting bagi negara-negara republiknya. Sementara Inggris meminta kepastian agar koloninya tidak dikendalikan PBB.

Ada juga perbedaan pendapat soal sistem pemungutan suara yang digunakan di Dewan Keamanan. Kelak, lahir "Hak Veto" yang mengistimewakan negara-negara pendiri PBB.

Proses berdirinya PBB

Langkah awal dalam melahirkan PBB berlangsung pada 21 Agustus sampai 7 Oktober 1944. Dalam Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, para diplomat tiga negara (AS, Inggris, Uni Soviet) bertemu dengan diplomat China.

Negara empat besar atau "Big Four" ini merumuskan tujuan, struktur, fungsi, namun masih berselisih pendapat soal pemungutan suara.

National Archives and Records Administration Para pemimpin negara Big Three pendiri PBB (dari kiri ke kanan): Perdana Menteri Inggris WInston Churchill, Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt, dan Pemimpin Uni Soviet Josef Stalin dalam Konferensi Yalta yang digelar pada Februari 1945.

Baca juga: Pencapaian dan Tugas Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Roosevelt, Churchill, dan pemimpin Uni Soviet, Josef Stalin menyapakati sistem pemungutan suara. Mereka juga setuju PBB akan meneruskan kerja dan mandat LBB.

Pada 25 April 1945, perwakilan dari 50 negara hadir dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San Francisco.

Mereka yang mengirim perwakilan yakni sembilan negara dari Eropa, 21 dari Amerika, tujuh dari Timur Tengah, dua dari Asia Timur, tiga dari Afrika, dan masing-masing satu dari Ukraina dan Belarusia.

Kemudian ada lima dari negara-negara persemakmuran Inggris. Polandia yang tak mengirim perwakilan, tetap diikutkan sebagai anggota PBB.

Perwakilan negara berdikusi soal masalah dunia dan peran PBB. Utamanya soal politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Baca juga: Di Konferensi Antikorupsi PBB, Novel Baswedan Singgung soal Teror terhadap Dirinya

Begitu pula soal status koloni dan negara jajahan. Begitu juga pertahanan dan dominasi negara-negara adikuasa, dan kesetaraan.

Hal-hal ini dituangkan dalam Piagam PBB yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 dan diumumkan pada 24 Oktober 1945.

Pembukaan dari Piagam PBB menyebut tujuan PBB untuk:

• Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang
• Menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia
• Membangun kondisi di mana keadilan dan kehormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian dan hukum internasional dapat dipertahankan
• Meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas

Saat ini, PBB bermarkas di New York, Amerika Serikat. Kantor lainnya ada di Jenewa, Swiss kemudian Wina, Austria, dan kota lainnya di dunia.

Baca juga: Ini 30 Macam Hak Asasi Manusia Menurut PBB

Bahasa resmi yang digunakan PBB yakni bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol.