Kondisi Rakyat Indonesia Masa Pemerintahan Inggris

KOMPAS.com - Inggris pertama kali tiba di Batavia pada 4 Agustus 1811. Di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, Inggris merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia.

Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perebutan kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811.

Meski pusat kekuasaan Inggris ada di Calcuta, India, dalam pelaksanaannya Raflles berkuasa penuh di Indonesia. Pemerintah Raffles di Indonesia cenderung mendapat tanggapan positif dari para raja dan rakyat Indonesia, karena:

Kondisi rakyat indonesia

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2016) oleh MC Ricklefs, dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles didampingi oleh Badan Penasihat yang terdiri dari Gillespie, Cranssen, dan Muntinghe.

Meski kebijakan pemerintahan yang diambil Raffles dinilai lebih longgar dan memajukan perekonomian di Hindia, tetap saja memberikan dampak buruk pada kondiri rakyar Indoensia masa pemerintaahan Inggris.

Beberapa dampak buruk kebijakan pemerintahan Inggris bagi rakyat Indonesia di antaranya:

• Sistem sewa tanah atau pajak tanah

Raffles menganggap satu-satunya pemilik tanah yang sah adalah pemerintah. Sehingga rakyat menjadi penyewa dan diwajibkan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya.

Mesipun sebenarnya tanah tersebut milik mereka. Bagi petani yang tidak bisa membayar uang, bisa membayar dengan beras.

• Persaingan tidak sehat

Pengusaha pribumi dengan modal kecil akan kalah bersaing dengan pedagang besar atau yang memiliki modal besar. Karena mereka yang memiliki modal besar akan mendapatkan pintu politik terbuka.

• Pengekangan kekuasaan kerajaan

Meskipun ada beberapa kerajaan yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar, tetap saja dilakukan pengekangan kekuasaan.

Upacara dan tatacara yang berlaku di kerajaan-kerajaan disederhanakan. Bahkan orang-orang besar pribumi juga dibatasi pergerakannya.

Inggris menganggap bahwa kemandirian atau kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kedaultannya akan membahayakan posisi Inggris di Nusantara.