Ahli Sebut Kenaikan Tarif TN Komodo Penting untuk Konservasi Hewan Purba yang Terancam Punah

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini, mengumumkan rencana kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp 3,75 juta per orang atau Rp 15 juta per empat orang setahun.

Adapun tarif yang disebut sebagai biaya kontribusi konservasi Taman Nasional Komodo berlaku di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan di sekitarnya.

"Kalau ingin sekali melihat komodo di Pulau Komodo dan Pulau Padar, ya silakan. Tetapi tarifnya berbeda" ungkap Jokowi dalam keterangan di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti diberitakan Kompas TV, Jumat (22/7/2022).

Tak hanya itu, pembatasan jumlah wisatawan juga rencananya akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2022 dalam mendukung upaya konservasi komodo.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Pertama, Prof H Emil Salim, MA, PhD mengatakan, strategi pariwisata di daerah komodo seharusnya tidak mengarah pada jumlah kuantitas wisatawan, melainkan keterbatasan kualitasnya.

"Wisata komodo adalah wisata dengan living creature yang unik yang merupakan binatang yang historis," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/7/2022).

"Maka jangan jumlah pengunjung menjadi kriteria. Yang menjadi objek wisata adalah makhluk hidup, bukan barang mati. Apabila ekosistemnya terganggu, bisa mengganggu ekuilibrium kehidupan komodo, yang mana kita tidak punya ahlinya," sambung dia.

Menurutnya, selama ini komodo dianggap objek yang berhak dimanfaatkan, tak peduli ekosistem berubah atau tidak. Tidak peduli berapa pengunjung yang datang.

"Binatang tidak hidup sendiri, bergantung pada ekosistem di sekitarnya. Sedangkan kita masih melakukan pembangunan, tak peduli dengan dampak lingkungan," ucap Emil.

Lantas, mengapa kenaikan tarif dan pembatasan pengunjung penting dilakukan?

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Tim Kajian Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem di Taman Nasional Komodo, Dr Irman Firmansyah, turut menjelaskan pentingnya kenaikan tarif dan pembatasan terhadap konservasi komodo di TNK.

Irman berujar, kebijakan tersebut sangat penting bagi keberlangsungan hidup komodo yang merupakan hewan purba, di mana status konservasinya saat ini adalah terancam punah.

"Sangat penting tadi kita tonton bersama Prof Emil mengatakan sangat penting. Harus dari sekarang, jangan sampai nunggu sudah hilang, baru pada bikin seperti harimau sumatera," terang Irman kepada wartawan di Labuan Bajo, NTT, Jumat (29/7/2022).

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi Taman Nasional Komodo Carolina Noge, menyampaikan hal senada terkait pentingnya pembatasan pengunjung maupun kenaikan tarif masuk kawasan.

Dia berkata, di samping kenaikan harga maupun upaya konservasi khususnya untuk merawat dan menjaga ekosistem yang menjadi tempat tinggal komodo.

"Selama ini semua orang bilang peduli lingkungan, mereka melakukan sesuatu untuk menjaga, merawat bumi dan sebagainya. Tapi kan ini salah satu bentuk konkretnya, kita mau masuk ke sana," tutur Carolina.

Selain itu, program penguatan Taman Nasional Komodo juga adalah salah satu langkah pendekatan kepada masyarakat untuk menyadari bahwa komodo hanya ada di Indonesia, dan hewan yang perlu menjadi kebanggaan nasional.

"Kita harusnya appreciate ini lebih, (komodo) cuma ada di Indonesia, enggak ada di mana-mana lagi," imbuhnya.

Upaya untuk menurunkan status terancam punah komodo

Dikatakan oleh Irman, konservasi komodo adalah cara untuk melindungi mereka yang saat ini masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), sebagai terancam punah.

Konservasi, lanjutnya, merupakan salah satunya target untuk membuat status komodo yang sebelumnya terancam punah, turun menjadi rentan.

"Jangan sampai (komodo) memang benar-benar pada status kritis dan lain-lain, jangan sampai punah. Kalau bisa, mudah-mudahan IUCN sudah bisa dengan ada program ini turun lagi menjadi rentan, kita enggak tahu tahun berapa banyak faktor tergantung pemulihannya," tegas Irman.

Sementara itu Carolina berharap, agar penduduk NTT lebih meningkatkan kepedulian dan juga bangga terhadap komodo. Terlebih, kadal raksasa berdarah dingin itu adalah hewan endemik asli Indonesia.

"Itu juga harus jadi pride kita, orang NTT harus sadar bahwa komodo bukan objek wisata, dia itu makhluk hidup. So perlakukan dia seperti makhluk hidup," paparnya.

Gelombang protes masyarakat setempat

Taman Nasional Komodo terdiri dari tiga pulau besar, yakni Komodo, Rinca, dan Padar serta beberapa pulau kecil dengan luas total sekitar 1817 km² termasuk wilayah darat sekitar 60kmkm².

Rencana kenaikan tiket masuk ke TNK sempat menimbulkan protes pelaku wisata setempat, yang menyatakan kenaikan setinggi itu akan menyebabkan mereka gulung tikar.

Apalagi di tengah kunjungan turis yang mulai bangkit lagi, setelah lebih dari dua tahun pandemi Covid-19.

Pasalnya, biaya masuk Taman Nasional Komodo, sebelum rencana kenaikan, ke tiga pulau berkisar Rp 200.000 per orang.

"Pemerintah menghargai, demonstrasi penolakan itu aspirasi dan dijamin konstitusi, pemerintah tidak bisa menolaknya. Tapi pemeritah punya komitmen dan visi besar, visi besar untuk keberlanjutan, ekosistem, konservasi, sustainable tourism, itu harus tetap komitmen itu," jelas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Dr Zeth Sony Libing.

Kenaikan tarif masuk TNK, kata dia, akan diatur oleh PT Flobamor. yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"(Masuk TNK Rp 15 juta empat orang) itu hitungan bisnis PT Flobamor, nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Tidak boleh ada yang curang, tidak boleh ada yang melanggar hukum dan segala macam," katanya. 

Pihaknya juga memastikan untuk terus mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan dalam menjalankan program penguatan fungsi di TNK, sehingga dapat berjalan dengan seharusnya.