Covid-19 Sebabkan 12 Juta Perempuan Asia Pasifik Kesulitan Kontrasepsi

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 menyebabkan 12 juta perempuan di Asia Pasifik telah mengalami kesulitan terkait kontrasepsi, dan meningkatkan kehamilan tidak direncanakan.

Hal ini disampaikan oleh Head of Medical Affairs, Pharmaceuticals Division Asia/Pasific, Bayer, Dr Shivani Kapur dalam diskusi daring bertajuk #TakeControl : Membentuk Kesehatan Digital untuk Perempuan dalam masa Covid-19, Jumat (24/9/2021) dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Dunia.

Data ini merupakan perhitungan yang dilakukan selama 18 bulan saat pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia.

Dari 12 juta perempuan yang kesulitan terkait kontrasepsi tersebut, ada sekitarnya 1,4 juta di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Sementara itu, untuk di Indonesia sendiri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Januari 2021 lalu mengungkapkan, sebanyak 12 persen pasangan suami-istri di Indonesia memiliki anak tanpa terencana atau tidak diinginkan selama pandemi Covid-19.

Shivani mengatakan, sejak munculnya Covid-19, jutaan perempuan telah kehilangan akses dalam perencanaan keluarga atau kontrasepsi dan melindungi kesehatan mereka.

Tidak hanya itu, jutaan perempuan itu juga kehilangan akses untuk memperluas ketidaksetaraan gender yang ada dan berdampak pada keberlanjutan sosial-ekonomi secara jangka panjang.

Namun, data dari International Planned Parenthood menyatakan bahwa 5.633 klinik statis dan bergerak, serta layanan perawatan berbasis komunitas, di 64 negara telah ditutup pada April 2020 karena wabah Covid-19 ini.

Covid-19 sangat berdampak pada akses perempuan ke layanan kesehatan, dan menyoroti peran penting teknologi digital dan kolaborasi dalam membentuk pemberdayaan masa depan kesehatan perempuan dan keluarga berencana.

"Menjaga kesehatan perempuan dan menjaga kemajuan yang dicapai dalam akses kontrasepsi tetap menjadi prioritas utama kami di tengah Covid-19," kata Shivani.

Menyadari mendesaknya kebutuhan untuk menyediakan pekerjaan yang lebih berdedikasi dalam mengadakan akses kesehatan, Shivani berkata, kita harus mengetahui penyebab dan juga solusi atas keterlambatan tindakan kontrasepsi untuk mencegah lebih banyak kehamilan tidak direncanakan di masa pandemi Covid-19 ini.

Penyebab keterlambatan kontrasepsi

Mengenai persoalan dampak dari sulitnya akses kontrasepsi, Direktur Program dan Kinerja, East South East Asia and Oceania Region (ESEAOR), Malaysia, International Planned Parenthood Federation, Dr Jameel Zamir pun turut bicara.

"Kami telah mengamati tiga poin keterlambatan (kontrasepsi) utama yang semakin diperparah oleh wabah, menyebabkan peningkatan kehamilan yang tidak direncanakan," kata Zamir.

Ia menyebutkan, keterlambatan perempuan dalam mendapatkan informasi keluarga berencana disebabkan oleh keterlambatan perempuan untuk dapat mengakses fasilitas medis secara fisik, dokter dan obat-obatan karena pembatasan gerakan, serta keterlambatan dalam mendapatkan dan menjalankan kembali layanan kesehatan.

"Di lapangan, saya telah melihat masalah rantai pasokan, fasilitas kesehatan yang kewalahan, dan perempuan takut mencari perawatan kesehatan, dan ketika akses ke keluarga berencana terganggu, seluruh keluarga berjuang untuk mengatasinya," ujarnya.

Solusi keterlambatan kontrasepsi

Dengan pembatasan pergerakan yang mendorong lonjakan perempuan untuk mencari informasi lebih lanjut secara daring tentang perawatan kesehatan dan keluarga berencana, hambatan seperti kesalahpahaman, stigma budaya sosial, dan tantangannya.

1. Pendidikan

OBGYN & Digital Thought Leader, President of Quezon City Medical Society District IV (Filipina), Dr Michelle Dado mengatakan, pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mendorong profesional kesehatan menjadi lebih paham secara digital.

Menurut dia, pendidikan juga dapat dijadikan untuk menerjemahkan apa yang mereka lakukan dalam konsultasi tatap muka ke platform daring.

"Ini akan membantu memutus siklus informasi yang salah secara daring yang berikutnya dapat menyebabkan banyak perempuan muda membuat pilihan kontrasepsi berdasarkan informasi yang salah," kata Dado.

2. Platform daring

Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dr Emi Nurjasmi MPH mengatakan, kolaborasi ini merupakan bentuk tanggung jawab banyak pihak, termasuk tenaga kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Emi menyampaikan, bidan bertugas untuk memberdayakan perempuan sebelum dan sesudah melahirkan.

Dalam hal ini, bidan diwajibkan memberikan edukasi, masukan dan pilihan penting kepada para perempuan sebelum bayi lahir dan kemudian layanan kontrasepsi penting setelah bayi lahir (kontrasepsi setelah melahirkan).

Selama masa pandemi ini, Emi mengatakan, IBI bekerja sama dengan BKKBN Indonesia, untuk mendukung akses perempuan terhadap kontrasepsi dengan membuka konsultasi, daring, dan juga bekerja sama dengan petugas KB untuk mendistribusikan alat kontrasepsi.

"Kami juga memanfaatkan daring yaitu platform Klik KB, sebagai media komunikasi antara ibu dan bidan," kata Emi.

Selain Indonesia, banyak negara lain yang juga memanfaatkan platform daring dalam mencari solusi atas permasalahan ini.

Honorary Treasurer & Chairman of Health Technologies, Devices & Innovation Chapter, Malaysian Pharmacists Society, Jack Shen Lim mengatakan, di wilayah mereka kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi paling tinggi.

Namun, tingkat prevalensi kontrasepsi terendah dan statistik ini mengkhawatirkan.

Di sisi lain, kata dia, wilayah mereka merupakan yang paling cepat berkembang secara digital, dan platform digital adalah alat yang dapat membawa tiga elemen kunci untuk memberdayakan perempuan; dukungan pra dan pasca kontrasepsi, akses ke informasi dan kontrasepsi dan privasi.

"Dengan segala sesuatu di satu platform lokal yang dapat diakses orang secara nyaman dan privat rumah mereka, kami dapat secara dramatis meningkatkan akses perempuan ke perawatan kesehatan dan kontrasepsi, dan mengurangi tingkat kehamilan yang tidak direncanakan," ujarnya.