Kurva Covid-19 Indonesia Tak Sesuai Standar, Ahli: Perlu Perbaikan Integrasi Data

KOMPAS.com - Data kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia dinilai berbagai pihak belum mampu merepresentasikan realitas yang sesungguhnya. Kurva Covid-19 yang disampaikan tiap harinya oleh pemerintah juga dinilai tak sesuai standar ilmu epidemiologi.

Ahli biostatistik Eijkman Oxford Clinical Research Unit Iqbal Elyazar menyatakan, data menjadi salah satu isu besar yang harus mendapat perhatian dalam penanganan virus corona di Indonesia.

Sebab, data yang akurat sangat dibutuhkan dalam membuat kurva epidemi Covid-19 yang sesuai standar ilmu.

Kurva ini terdiri dari sumbu yang menunjukkan jumlah kasus baru dan sumbu yang mengindikasikan patokan waktu analisis yang terkait dengan jumlah kasus baru, misalnya tanggal orang terinfeksi, tanggal mulai bergejala, dan tanggal diperiksa.

Melalui kurva epidemi dapat terlihat jelas perjalanan wabah, menentukan sumber dan kapan terjadinya penularan, menentukan puncak wabah, memperkirakan akhir wabah, dan mengevaluasi efektivitas intervensi.

Itulah mengapa jika data yang ada tidak akurat, maka berpotensi memberikan keraguan akan laju kurva Covid-19 Indonesia, yang bahkan sempat disebut oleh pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengalami penurunan.

Iqbal pun menyatakan perlunya ada perbaikan integrasi data antara pusat dan daerah, juga dengan seluruh rumah sakit, mengingat beberapa kasus menunjukkan adanya perbedaan data pasien covid-19 antara Litbangkes dan rumah sakit.

"(Salah satu) isu terbesar di Indonesia adalah big data management (manajemen data besar) yang belum rapi. Sistem data ini belum terintegrasi, sehingga ada data positif di Litbangkes tapi tidak ada di rumah sakit, atau data di rumah sakit tapi enggak ada di Litbangkes," kata dia dalam diskusi Mengenal Kurva Epidemi Covid-19, Jakarta, Sabtu (10/5/2020).

Iqbal juga menyebut perlunya tranparansi data jumlah pemeriksaan PCR dan lamanya waktu pemeriksaan di setiap daerah. Hingga saat ini, tidak ada informasi mengenai jumlah pemeriksaan yang dilakukan di setiap daerah.

Padahal, keterbukaan data tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kurva Covid-19 yang diberikan pemerintah.

"Misal seperti di Aceh ada 20 kasus, padahal di Sumatera Utara sudah mencapai 150-an kasus. Di NTT bahkan belasan kasus. Jadi ini terlihat kok nambahnya hanya satu-satu kasus dalam 3-4 minggu," katanya.

"Bukan berarti ada keinginan di sana jadi banyak, tapi kita butuh keyakinan kalau memang pemeriksaan di sana (setiap daerah) sudah cukup, sehingga memang hasilnya tidak ditemukan yang positif lagi. Tapi kan kita enggak pernah tau soal informasi ini," tambahnya.

Berkaca pada kondisi tersebut, Iqbal menilai bahwa masa pandemi ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bisa memperbaiki sistem data, khususnya pada sektor kesehatan.

Keterbatasan teknis dan koordinasi antara pusat dan daerah perlu untuk segera diselesaikan.

"Ini adalah masa-masa eveluasi sistem kesehatan kita, mari perbaiki bersama," tutupnya.