9 Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Upaya PSBB

KOMPAS.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona baru, SARS-CoV-2 di wilayah episenter Covid-19.

Ini merupakan satu-satunya upaya karantina yang memiliki payung hukum. Diharapkan dengan PSBB, pemerintah pusat dan daerah dapat menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Panji Hadisoemarto, pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran mengatakan, PSBB dan physical distancing merupakan satu-satunya upaya kesehatan masyarakat berskala besar yang dapat dilakukan sampai vaksin yang efektif melawan Covid-19 ditemukan.

Mengutip riset yang dilakukan Joel Hellewell dan koleganya yang terbit di jurnal Lancet Global Health edisi 1 April 2020, karantina mandiri dan jaga jarak adalah upaya efektif untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

"Jika setidaknya 80 persen kasus dan kontak dapat ditemukan dan diisolasi. Sehingga hanya efektif dilakukan sebelum penularan di komunitas terjadi secara luas," ungkap Panji dalam analisis tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2020).

Panji juga menyinggung sebuah pemodelan yang dilakukan oleh Stephen M. Kissler, yang studinya dimuat dalam jurnal Science edisi 14 Maret 2022.

Kissler dan koleganya melakukan simulasi pemodelan data saat ini dan memproyeksikan bahwa upaya physical distancing dan karantina mandiri kemungkinan perlu dilakukan secara intermiten hingga tahun 2022. Hal ini sampai vaksin Covid-19 ditemukan.

Kepatuhan PSBB di Indonesia

Panji mengatakan, upaya kekarantinaan seperti PSBB tidak akan efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19 jika tidak dipatuhi.

"Namun demikian, upaya kekarantinaan seperti PSBB tidak akan efektif jika tidak dipatuhi," kata Panji menegaskan.

Laporan anekdotal menunjukkan bahwa pelaksanaan PSBB tampaknya belum efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya ditemukan keramaian di tempat-tempat umum di Jakarta dan daerah lain yang menerapkan PSBB.

"Oleh karenanya, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap upaya kekarantinaan perlu dipahami dan diterjemahkan menjadi upaya penegakkan yang efektif," ungkap Panji.

Faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat

Mengutip riset yang dilakukan R.K Webster dari Departemen Psikologi Universitas Sheffield, Inggris dan timnya, ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap upaya kekarantinaan seperti PSBB.

Webster dan tim melakukan kajian literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap upaya karantina mandiri.

Dijelaskan dalam laporan yang terbit di jurnal Public Health 2020, Webster menemukan 14 literatur terkait wabah flu, SARS, dan Ebola di negara-negara seperti Sierra Leone, Australia dan Kanada.

Kajian tersebut memberikan kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap upaya karantina.

Panji merangkum setidaknya ada 9 faktor yang memengaruhi kepatuhan seseorang dalam upaya karantina, yaitu:

1. Demografi dan mata pencarian

Demografi dan mata pencarian bukan faktor yang secara konsisten mempengaruhi kepatuhan terhadap upaya karantina.

Kepatuhan orangtua tampaknya meningkat jika sekolah diliburkan.

Di lain pihak, terdapat literatur yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak bekerja atau berupah rendah lebih patuh terhadap upaya kekarantinaan.

2. Pengetahuan tentang wabah dan aturan kekarantinaan

Pengetahuan merupakan faktor yang secara konsiten mempengaruhi kepatuhan.

Kepatuhan berasosiasi dengan pengetahuan tentang aturan karantina yang diberlakukan dan tentang wabah yang terjadi.

Namun kredibilitas sumber informasi perlu menjadi perhatian.

3. Sosiokultural: norma, nilai, dan hukum

Faktor sosiokultural juga kuat mempengaruhi kepatuhan.

Tekanan sosial dapat menjadi faktor pendukung maupun penghalang kepatuhan. Nilai budaya dan kepatuhan terhadap hukum juga berhubungan dengan kepatuhan.

Upaya karantina yang jelas memiliki konsekuensi hukum lebih dipatuhi daripada yang bersifat suka rela.

4. Persepsi terhadap keuntungan mematuhi karantina

Persepsi yang positif terhadap manfaat karantina meningkatkan kepatuhan.

Dalam satu artikel, persepsi ini diperkuat dengan terlihatnya pengurangan kasus penyakit.

5. Persepsi terhadap risiko terdampak wabah

Semakin seseorang merasa berisiko untuk terserang penyakit, semakin tinggi kepatuhan.
Persepsi risiko bisa meningkat ketika ada anggota keluarga yang terkena.

Persepsi risiko juga meningkat pada gelombang kedua wabah, mungkin karena telah terjadi peningkatan pengetahuan tentang penyakit dan aturan upaya kekarantinaan.

6. Alasan praktis

Ketakutan akan kehilangan mata pencarian menurunkan kepatuhan terhadap upaya karantina.
Selain urusan-urusan emergensi, urusan keluarga (seperti keluarga yang sakit) juga mendorong orang melanggar upaya kekarantinaan.

7. Kepercayaan terhadap sistem kesehatan

Kepercayaan terhadap sistem kesehatan tampaknya tidak memengaruhi kepatuhan terhadap upaya karantina.

8. Lama karantina

Durasi karantina dapat mempengaruhi kepatuhan.

Dalam satu laporan, kepatuhan terhadap karantina menurun setelah melalui hari kelima.

9. Kepercayaan terhadap pemerintah

Laporan dari Senegal menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap karantina lebih tinggi pada mereka yang lebih mempercayai pemerintah.

Rekomendasi

"Berdasarkan telaah literatur tersebut, Webster dkk. merekomendasikan hal-hal berikut untuk meningkatkan kepatuhan terhadap upaya kekarantinaan, yang dapat pula diterapkan pada praktik penyelenggaraan PSBB," kata Panji.

Adapun rekomendasinya antara lain:

1. Aturan kekarantinaan

Informasi tentang aturan kekarantinaan seperti PSBB yang berlaku harus jelas dan konsisten, disampaikan oleh sumber yang kredibel dan dipercaya.

2. Norma sosial diperkuat

Norma sosial yang mendukung upaya kekarantinaan harus diperkuat.

Misalnya dengan menguatkan pesan kepatuhan terhadap upaya kekarantinaan sebagai upaya kolektif dalam memerangi wabah.

"Sebaliknya, norma sosial yang dapat mengurangi kepatuhan harus cepat diidentifikasi dan dihentikan," ungkap Panji.

3. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang menjadi alasan praktis untuk melanggar aturan kekarantinaan. Pemenuhan kebutuhan harus dapat terjamin selama masa pemberlakuan upaya kekarantinaan seperti PSBB.