Berbagai Respons Rakyat untuk Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19

KOMPAS.com - Virus corona SARS-CoV-2, penyebab pandemi Covid-19 pertama kali diketahui menyebar di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. 

Beberapa pekan setelah itu, dengan cepat wabah Covid-19 menyebar dan topik corona mulai menjadi pembahasan di berbagai media seluruh dunia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah di setiap negara pun berusahan semaksimal mungkin menekan angka penularan. Berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan.

Hingga saat ini, penyebaran virus corona telah mengekspansi lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia baru mengonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, banyak kebijakan dan strategi dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan kematian signifikan akibat penyakit ini.

Namun, segala kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah kita tak luput dari aneka respons dan persepsi yang diberikan masyarakat. 

Wadah perubahan sosial Change.org Indonesia pun tergerak mengumpulkan data dan informasi terkait persepsi masyarakat Indonesia mengenai situasi krisis penyebaran Covid-19 di Indonesia. Data ini dikumpulkan melalui sebuah survei.

"Di situasi krisis seperti ini, data dan informasi sangat diperlukan sebagai bahan untuk merancang strategi penanggulangan virus yang sudah menjadi pandemik ini," kata Dhenok.

Hasil survei

Berikut beberapa hasil dari survei yang dilakukan pada 24 Maret 2020 yang diikuti oleh 10.199 orang lebih dalam dua hari pelaksanaan, melalui daring mengenai penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Dikatakan Dhenok, survei ini juga ingin mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap langkah dan kebijakan yang diambil pemangku kepentingan dalam penanganan penyebaran virus Corona. D

"Dalam survei ini, pemangku kepentingan terbagi menjadi pemerintah (secara umum), Presiden, Menteri Kesehatan, BNPB, dan Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota,” ungkapnya.

Berikut rincian hasilnya:

Persepsi masyarakat terhadap pemerintah

• Menilai pemerintah kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran, mencapai 42,8 persen
• Menilai pemerintah sudah cukup menangani Covid-19, mencapai 33,2 persen
• Menganggap pemerintah sangat mengecewakan dari awal, mencapai 16,4 persen
• Menganggap sikap pemerintah membanggakan mencapai 5,6 persen

Persepsi terhadap presiden

• Menilai presiden kurang cepat dan kurang efektif dal menangani Covid-19, mencapai 36,3 persen
• Menilai presiden sudah cukup dalam menangani Covid-19, mencapai 32,3 persen
• Menganggap presiden sangat mengecewakan, mencapai 18,1 persen
• Menganggap sikap presiden membanggakan mencapai 10 persen

Persepsi terhadap menteri kesehatan

Persepsi terhadap BNPB

• Responden menilai BNPB sudah cukup dalam menangani Covid-19, mencapai 43,6 persen
• BNPB kurang cepat dan kurang efektif menangani penyebaran Covid-19,mencapai 32,6 persen
• Membanggakan BNPB dalam penanganan Covid-19, mencapai 10,3 persen
• Menganggap sikap BNPB sangat mengecewakan dari awal penanganan Covid-19, mencapai 4,2 persen

Persepsi terhadap kepala daerah

• Menilai kepala daerah sudah cukup menangani Covid-19, mencapai 36,1 persen
• Menganggap kepala daerah kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani Covid-19, mencapai 32,3 persen
• Menganggap sikap kepala daerah sangat mengecewakan dari awal, mencapai 13,8 persen
• Menilai sikap kepala daerah membanggakan, mencapai 12,5 persen

“Dari hasil tersebut terlihat bahwa responden survei lebih memberi penilaian positif terhadap kerja yang dilakukan oleh BNPB dan Kepada Daerah daripada Presiden dan Menteri Kesehatan,” ujar Dhenok.

Pernyataan responden

Berikut pernyataan responden terkait apa yang harus dilakukan atau bisa lebih baik lagi dalam menanggapi kasus Covid-19 di Indonesia ini:

• Perlindungan untuk tenaga medis harus ditingkatkan, mencapai 76,8 persen
• Ingin agar pemerintah jangan meremehkan masalah seperti dari awal, mencapai 69,3 persen
• Ingin tes Covid-19 lebih banyak, lebih sering, lebih mudah dan lebih murah, mencapai 65,2 persen
• Berharap penegak hukum membubarkan keramaian umum, mencapai 58,2 persen
• Ingin pemerintah memberikan subsidi pendapatan untuk rakyat kecil terdampak, mencapai 56,3 persen
• Jengah dengan acara-acara seremonial yang tidak penting dan berbahaya, mencapai 46,2 persen
• Lockdown, mencapai 34,9 persen

Dikatakan oleh Dhenok bahwa harapan utama dari survei yang dilakukan ini agar dapat berguna untuk pengambil keputusan sebagai bahan dalam mengeluarkan kebijakan publik terkait penanganan pandemi virus Corona ini.

"Melalui survei ini juga kami ingin membantu pemerintah dan berperan untuk menyebarkan informasi yang akurat," ujar dia.