Tak Ingin Tertinggal dari IKN, Kabupaten PPU Siapkan Program Strategis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Pemerintah terus melakukan akselerasi pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) yang baru saja memulai konstruksi tahap IV mencakup Nusantara Logistic Hub, Masjid Negara, Jambuluwuk Hotel, Kantor Otorita IKN, Kantor LPS, dan Memorial Park.

Dalam menyelaraskan pembangunan demi terciptanya harmonisasi, Pemerintah Kabupaten Penajam Passer Utara (Pemkab PPU) menyiapkan sejumlah program strategis daerah (PSD).

PSD ini diupayakan sebagai bentuk untuk memastikan tidak melebarnya gap atau ketimpangan antara IKN dan Kabupaten PPU. 

Dalam perbincangan khusus bersama Kompas.com, Senin (15/1/2024), Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun memaparkan sejumlah PSD yang beririsan dan selaras dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) IKN di Kecamatan Sepaku.

Baca juga: Gereja, Katedral, Vihara, Pura, dan Klenteng akan Dibangun di IKN

PSD tersebut adalah pelaksanaan program peningkatan kualitas dan kapasitas angkatan kerja guna mendukung kebutuhan tenaga kerja di IKN.

Menurut Makmur, banyak pelatihan–pelatihan tenaga kerja yang telah dilakukan Pemkab PPU dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang punya daya saing dan terampil.

Beberapa waktu lalu, Pemkab PPU mengadakan Pelatihan Vokasi di Kecamatan Sepaku bersama Otorita IKN serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda, sebagai peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal yang telah terlatih dan tersertifikasi.

"Dengan demikian, tenaga kerja terampil tersebut akan mendapat peluang dalam IKN ke depannya. Selain itu, kami juga menggelar pelatihan Jasa Konstruksi bagi para pekerja jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara," terang Makmur.

Untuk merealisasikan program tersebut, pada tahun 2024 ini, Pemkab PPU mengalokasikan Rp 15,5 miliar atau tepatnya Rp 15.486.000.000, melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas angkatan kerja yang akan dilaksanakan oleh dinas terkait (Disnakertrans);

Tidak hanya itu, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa guna meningkatkan SDM di PPU dan peluang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terus dioptimalkan.

Baca juga: Jokowi: Balikpapan-IKN Lewat Tol Hanya 30 Menit

Diharapkan kualitas SDM Kabupaten PPU tidak kalah bersaing dengan kualitas SDM Kabupaten/Kota lain yang ada di Kalimantan Timur, sehingga peluang lapangan usaha yang ada di IKN dapat didukung oleh SDM lokal yang ada di PPU.

Pada tahun 2024 ini juga, Pemkab PPU menganggarkan Rp 3 miliar atau tepatnya 3.031.100.000 untuk beasiswa pelajar dan mahasiswa berprestasi.

Program lainnya adalah peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, melalui perbaikan–perbaikan gedung–gedung sekolah yang menjadi wewenang Pemkab PPU.

Pemenuhan sarana dan prasaran belajar mengajar di sekolah juga menjadi fokus utama, sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk menunjang proses belajar mengajar.

Kemudian peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan melalui penyediaan alat–alat kesehatan yang mumpuni hingga ke lingkup terkecil seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, dengan harapan mengurangi angka rujukan pasien dari Kabupaten PPU ke Rumah Sakit di luar PPU.

"Dengan meningkatnya layanan kesehatan ini, diharapkan pula Rumah Sakit di PPU justru dapat menjadi salah satu pilihan Rumah Sakit rujukan bagi daerah sekitar PPU termasuk IKN nantinya," imbuh Makmur.

Baca juga: Agustus 2024, IKN Punya Memorial Park buat Kenang Para Pahlawan

Selanjutnya, Pemkab PPU juga melaksanakan pembangunan berbagai infrastruktur yang menghubungkan atau menunjang aksesibilitas menuju kawasan IKN.

Antara lain mendukung dan mengawal proses pembangunan Jembatan Sungai Riko yang akan menjadi salah satu akses pendekat dari Kabupaten PPU dan kawasan industri menuju IKN dan Bandara VVIP.

Kunjungan tim dari Bappenas telah dilakukan untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Jembatan Sungai Riko tersebut, dan diharapkan dalam waktu dekat proses pembangunannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

"Jalur pendekat dari Kabupaten PPU menuju kawasan industri dan Pelabuhan Buluminung dari Simpang Silkar juga tengah dilakukan," terang Makmur.

Untuk mengurangi biaya transportasi dan efisiensi waktu dalam pendistribusian barang–barang yang selanjutnya akan berdampak pada harga jual dan ketersediaan barang di Kabupaten PPU, Pemerintah PPU telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan agar dapat difasilitasi Tol Laut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun telah menyetujui untuk disiapkannya rute Tol Laut ke Kabupaten PPU melalui Pelabuhan Buluminung.

Sehingga barang–barang yang didatangkan dari luar Kalimantan dapat langsung menuju Kabupaten PPU dan diharapkan harga kebutuhan pokok dan lainnya dapat lebih stabil, dan masih banyak lagi hal lain yang sudah kita rancang untuk menyambut IKN.

Baca juga: Basuki Minta IPAL dan TPST di IKN Beroperasi Agustus 2024

"Seluruh program tersebut kami pastikan berjalan karena terus dimonitor pelaksanaannya dengan serapan anggaran secara rutin dan berkala. Bahkan, sejak tiga bulan terakhir pada Tahun Anggaran 2023, monitoring pelaksanaan program dan progres serapan anggaran dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam seminggu, baik melalui rapat maupun coffe morning dengan Forkopimda dan SKPD PPU," cetus Makmur.

Monitoring ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa pelaksanaan program pada setiap Perangkat Daerah benar–benar tepat sasaran dan anggaran yang terserap dapat maksimal.

Harapannya, sebagian besar anggaran dibelanjakan pada produk–produk maupun jasa lokal yang ada di PPU sehingga perputaran uang dan perekonomian di masyarakat dapat lebih menggeliat lagi;

Pemkab PPU juga aktif melakukan pemantauan proses penganggaran. Pemantauan pada proses penganggaran ini khususnya untuk TA 2024 agar anggaran yang tersedia dialokasikan untuk pelaksanaan program–program yang dapat memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.

"Pemantauan ini dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah, sehingga kehadiran Pemerintah Daerah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui pelaksanaan Program yang tepat sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap Perangkat Daerah," jelas Makmur.

Berikutnya, melakukan percepatan lelang pada proyek-proyek strategiis, melalui instruksi kepada perangkat daerah yang menangani proyek–proyek strategis dengan nilai anggaran besar untuk melakukan proses lelang sesegera mungkin, bahkan sejak bulan Desember 2023.

"Instruksi percepatan lelang ini dilakukan untuk mengakselerasi pekerjaan yang dilakukan dengan sistem kerjasama dengan pihak ketiga, dengan harapan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu bahkan sebelum jatuh tempo sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secepat–cepatnya oleh masyarakat," tuntas Makmur.