Strategi Jitu Agar Masyarakat Beralih Gunakan Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Dominasi penggunaan kendaraan pribadi telah disadari oleh para perencana transportasi perkotaan sebagai pilihan mengembangkan kota yang salah.

Meningkatnya daya beli masyarakat mendorong kepemilikan kendaraan bermotor pribadi baik mobil maupun sepeda motor, yang pada akhirnya semakin sulit dikendalikan penggunaanya.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengungkapkan tantangan pengembangan transportasi perkotaan saat ini adalah kebutuhan untuk melakukan mobilitas menjadi semakin tinggi.

Baca juga: Konektivitas Angkutan Umum Pengaruhi Jumlah Penumpang LRT Jabodebek

“Solusi yang paling mudah adalah dengan menyediakan jalan yang semakin banyak. Namun, penambahan jalan akan memunculkan perjalanan baru (induced demand) yang pada akhirnya akan kembali menyebabkan kemacetan,” jelas Djoko.

Menurutnya, penambahan jalan pada akhirnya akan memunculkan masalah yang lebih besar, seperti kebutuhan energi (bahan bakar) yang lebih banyak, kebutuhan ruang jalan lebih besar polusi udara, suara dan partikulat, dan meningkatnya risiko kecelakaan.

Solusi terbaik saat ini adalah tidak memperbesar kapasitas jalan, tetapi merubah perilaku pelaku perjalanan dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum yang lebih efisien baik dari ruang, energi, dan biaya.

Sejalan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dengan cara menyediakan layanan angkutan umum sebaik-baiknya, perlu juga disusun langkah-langkah untuk mendorong orang agar meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.

“Strategi yang bisa diterapkan adalah push and pull strategy, yaitu usaha untuk mendorong orang keluar dari kendaraan pribadi dan menarik orang agar menggunakan angkutan umum,” terang Djoko.

Karena itu, Djoko memaparkan, untuk menarik orang menggunakan angkutan umum, pemerintah wajib menyediakan angkutan umum yang memiliki keunggulan seperti kendaraan pribadi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas layanan.

Baca juga: Pengadaan Angkutan Umum IKN Diusulkan Dapat Dana Tambahan Rp 500 Miliar

Kualitas dalam hal ini terkait dengan kemudahan diakses, keteraturan, fasilitas kendaraan maupun di simpul transportasi dan kehandalan.

Sementara dari sisi kuantitas adalah ketersediaan yang kontinyu, di mana kendaraan umum bisa mudah didapatkan.

Selain menyediakan layanan angkutan umum yang setara dengan kendaraan pribadi,pengguna kendaraan pribadi juga perlu didorong untuk keluar dari kendaraannya dan berpindah menggunakan angkutan umum.

“Pendekatan strategi efek dorong (push) dan tarik (pull) merupakan pasangan yang harus diimplementasikan bersama-sama, sebagai satu kesatuan strategi pengelolaan permintaan (demand),” papar Djoko.

Strategi dorong (push strategy), dikatakan, dapat berupa pembatasan kendaraan pribadi. Mulai dari pemberlakuan jalan berbayar, pajak penjualan atau bea masuk impor kendaraan, sistem kuota kendaraan, parkir progresif, pembatasan dengan nomor plat kendaraan, penerapan kawasan rendah emisi, kawasan dengan batas kecepatan rendah.

Sedangkan strategi tarik (pull strategy), dapat dilakukan peningkatan layanan angkutan umum, berupa konektivitas dan integrasi sistem dan struktur tarif, pemberian prioritas pada koridor angkutan umum.

“Insentif untuk perjalanan komuter angkutan umum berupa insentif tarif parkir bagi pengguna angkutan umum, tarif angkutan umum langganan lebih murah, free parkir sepeda,” terangnya.

Peningkatan kualitas layanan angkutan umum yang bisa dilakukan berupa sistem bus rapid transit (BRT) dan jalur khusus (dedicated lane); reduksi pajak untuk kartu langganan, reduksi pajak untuk pesepeda dan pejalan kaki, peningkatan infrastruktur pedestrian dan lajur sepeda sebagai first dan last mile.

Salah satu daerah yang sudah menerapkan push strategy adalah kota Solo dengan melakukan contra flow di sebagian ruas jalan Slamet Riyadi.

Ke depannya, Djoko menyarankan untuk mewujudkan perencanaan dari Bappenas dalam menciptakan kota cerdas (smart cities) dan angkutan massal yang berkelanjutan, harus ditopang dengan tiga hal.

Pertama, penyusunan rencana mobilitas perkotaan di wilayah metropolitan, kota besar, dan kota sedang yang terstandar. Perlu juga dilakukan pendekatan Transport Demand Management (TDM), termasuk perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan.

Kedua, pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah metropolitan.

Ketiga, mendorong e-mobility serta pengembangan ekosistem kendaraan berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).