Kebutuhan Hunian "MBR Tanggung" Perlu Diperhatikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan hunian oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanggung perlu lebih diperhatikan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Mohammad Solikin menjelaskan, MBR nanggung adalah masyarakat yang pendapatannya sedikit di atas batasan maksimal pendapatan MBR.

"Kita menyebutnya ini MBR nanggung atau tanggung yang tak bisa memanfaatkan program rumah subsidi," ucap Solikin dalam keterangan resmi.

Dirinya berharap, perbankan seperti Bank Tabungan Negara (BTN) bisa megakomodir potensi pasar ini dengan kreativitas pembiayaan.

Dari sisi developer, ini bisa menjadi peluang untuk dimaksimalkan karena segmen ini didominasi milenial yang benar-benar belum memiliki rumah.

"Untuk itu, ini harus dimaksimalkan karena potensinya cukup besar," tegasnya.

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah menyebut, Apersi menargetkan mampu memasok sebanyak 130.000 unit rumah subsidi dan 40.000 rumah komersial pada tahun 2023 ini.

Hal ini didukung oleh adanya penyesuaian harga rumah subsidi, seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Baca juga: Pengembang Apersi Sempat Setop Proyek saat Harga Rumah Subsidi Stagnan

Harga rumah subsidi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8 persen dari semula di kisaran Rp 150,5 juta-Rp 219 juta menjadi Rp 162 juta-Rp 234 juta.

Kenaikan harga rumah subsidi ini mengikut kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

"Kami (Apersi) sudah menunggu penyesuaian harga rumah subsidi ini karena akan menjaga supply dan demand," ucap Junaidi.

Dirinya berharap, kebijakan ini bisa diiringi dengan elemen lain terkait produksi rumah subsidi yang masih mengalami kendala dan perlu dibenahi.

Misalnya terkait perizinan bangunan gedung (PBG) dan isu lahan sawah dilindungi (LSD), agar pasokan rumah subsidi bisa berjalan mulus.

"Kendala di PBG dan LSD di beberapa daerah masih ada dan mengganggu produksi," tandas Junaidi.