Tak Cukup DP 0 Persen, Pengembang Minta Insentif PPN Diperpanjang agar Properti Tetap Tumbuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk menjaga sektor properti agar tetap tumbuh dan semakin bergairah pada 2023 mendatang, pengembang meminta dukungan penuh dari Pemerintah.

Tak cukup hanya dengan kebijakan Loan to Value/Finance to Value (LTV/FTV) 100 persen yang berarti konsumen mendapat keringanan membayar uang muka atau down payment (DP) 0 persen, juga sejumlah dukungan lainnya.

Direktur Utama PT Metropolitan Land Tbk (Metland) Anhar Sudradjat menegaskan hal itu saat menjawab pertanyaan Kompas.com, pada acara paparan publik secara daring, Senin (14/11/2022).

"Inilah waktunya buat Pemerintah untuk mendukung penuh sektor properti agar dapat bertahan, dan bisnis tetap berjalan," ujar Anhar.

Baca juga: Pendapatan Metland Naik 67 Persen Jadi Rp 995 Miliar, Ditopang Rumah Tapak

Senyampang dengan itu, kebutuhan rumah atau backlog masih besar sekali. Catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) sekitar 12,5 juta unit.

"Jika properti terus bertahan dan dapat tumbuh tahun depan, dampak ikutannya atau multiplier effect akan besar sekali ke berbagai industri turunannta," imbuh Anhar.

Direktur Metland Wahyu Sulistyo menambahkan, kebijakan LTV 100 persen yang telah secara resmi diperpanjang mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2023 hendaknya dibarengi dengan dukungan insentif lainnya.

Seperti insentif PPN Ditanggu Pemerintah (DTP) 11 persen yang sangat signifikan membantu masyarakat untuk membeli dan memiliki properti. 

"LTV 100 persen saja tidak cukup. Mungkin PPN DTP bisa ikut diperpanjang. Di tengah laju inflasi yang menggerus daya beli masyarakat, insentif PPN ini bisa diterapkan satu tahun penuh pada 2023 sehingga properti akan tetap bergairah," imbuh Wahyu.

Hal ini karena properti masuk dalam empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia. Pada Kuartal II-2022 kontribusi properti yang meliputi konstruksi mencapai 9,14 persen, dan 2,47 persen untuk real estat.