JK Sebut Jalan Tol yang Dibanggakan Pemerintah Dibangun Investor Swasta, Begini Realitanya

Oleh karena jalan tol bukan dibangun Pemerintah, politikus senior Partai Golkar tersebut meminta Pemerintah fokus untuk membangun jalan tak berbayar.

"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," ujar JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/05/2023), dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Perlu diketahui, dilansir dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia per Maret 2023 sepanjang 2.623 km.

Sementara, penguasa pangsa pasar jalan tol di Indonesia saat ini adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mengutip dari laman resmi Jasa Marga, per 30 April 2023, kepemilikan saham Jasa Marga 70 persen dipegang oleh Pemerintah. Sedangkan sisanya 30 persen dimiliki publik.

Jasa Marga pun masih menjadi market leader jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia sepanjang 1.260 kilometer per Kuartal I-2023.

Angka tersebut merepresentasikan 50 persen jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia. Artinya, setengah dari jalan tol beroperasi di Indonesia dikuasai oleh Jasa Marga.

Sementara, total konsesi jalan tol yang dimiliki pada periode yang sama adalah 1.736 kilometer di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan pembangunan jalan tol milik Jasa Marga, Pemerintah juga turut ambil bagian dalam hal pendanaan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Seperti halnya pada 8 September 2016, melansir pemberitaan Kompas.com, Kementerian BUMN dan DPR telah menyetujui PMN bagi 24 perusahaan pelat merah senilai Rp 53,98 triliun.

Dari 24 BUMN yang mendapat suntikan PMN, salah satunya adalah Jasa Marga dengan nilai sebesar Rp 1,25 triliun.

Suntikan modal dari Pemerintah kala itu diketahui untuk mendukung penyelesaian pembangunan ruas Jalan Tol Trans-Jawa.

Selain Jasa Marga, perusahaan pelat merah yang mendapat guyuran PMN dari Pemerintah ialah PT Hutama Karya (Persero). Utamanya untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

Perlu diketahui, kepemilikan saham Hutama Karya 100 persen dipegang oleh Pemerintah, melalui Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham.

Merujuk keterangan pers dari laman Hutama Karya pada 8 April 2023, Perseroan mengelola 596 km ruas tol yang telah beroperasi di JTTS.

Di mana sejak tahun 2015, Hutama Karya telah menerima suntikan modal dari APBN berupa PMN sekitar Rp 83,6 triliun yang diberikan secara bertahap pada setiap tahunnya.

Terdapat 13 ruas JTTS yang pembangunannya dibantu PMN, beberapa di antaranya Tol Medan-Binjai, Palembang-Simpang Indralaya, Pekanbaru-Dumai, serta Sigli-Banda Aceh.

BUMN Karya lainnya yang turut merasakan gelontaran PMN dari Pemerintah adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Asal tahu saja, per 30 April 2023, kepemilikan saham Waskita dipegang oleh Pemerintah sebanyak 75,3 persen. Sisanya dimiliki oleh beberapa pihak.

Melalui anak usaha yakni PT Waskita Toll Road (WTR), Waskita memanfaatkan PMN yang diberikan Pemerintah untuk pembangunan jalan tol.

Misalnya saja pada tahun 2021, Waskita telah menerima dana PMN 2021 secara penuh sebesar Rp 7,90 triliun.

Sebagaimana pemberitaan Kompas.com pada 2 Februari 2022, dana PMN 2021 tersebut dikhususkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan tujuh ruas jalan tol.

Meliputi, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (KAPB) Tahap 2; Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Seksi Koneksi Wiyoto-Wiyono dan Seksi 2A Ujung;  Tol Cimanggis-Cibitung (CCTW) Seksi 2 Jatikarya-Cibitung.

Lalu, Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2 Cigombong-Cibadak; Tol Pejagan-Pemalang (PPTR); Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) Seksi 4 Bunder-Manyar; serta Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) Seksi 4 Probolinggo Timur-Gending.

Berdasarkan contoh realita yang terjadi pada Jasa Marga, Hutama Karya, serta Waskita, tentu sudah mematahkan klaim yang disebutkan JK bahwa pembangunan jalan tol yang dibanggakan Pemerintah dibangun oleh investor dan swasta.

Namun, keterlibatan investor swasta dalam pembangunan jalan tol di Indonesia memang benar adanya. Tapi, jumlahnya tidak sebanyak itu sehingga bisa sampai menjadi landasan klaim JK.

Salah satu contoh pihak swasta terlibat ialah Astra Infra. Berkontribusi dalam infrastruktur jalan tol sepanjang 396 kilometer dengan kepemilikan saham di 8 BUJT.

Rinciannya, Tol Tangerang-Merak; Tol Cipali; Tol Kunciran-Serpong; Tol Ulujami-Kebon Jeruk; Tol Semarang-Solo; Tol Jombang-Mojokerto; Tol Surabaya-Mojokerto; serta Tol Pandaan-Malang. 

Selain Astra Infra, swasta yang turut ambil bagian dalam pembangunan jalan tol di Indonesia ialah PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk.

Merujuk pemberitaan Kompas.com pada 19 September 2021, BUJT itu setidaknya telah ikut membangun Tol Ir Wiyoto Wiyono ruas Cawang-Tanjung Priok, dan Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit sepanjang 32,96 kilometer.

Lalu, Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda sepanjang 12,8 kilometer, Tol Depok-Antasari-Salabenda sepanjang 28,7 kilometer, Tol Soreang-Pasir Koja (Soroja) 8,15 kilometer, serta ruas Tol Ciliwung-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Pihak swasta lain yang terlibat dalam pembangunan jalan tol ialah Sinarmas Land. Melalui anak usahanya PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), raksasa properti itu ikut dalam pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja).

Dari total tiga seksi, Tol Serbaraja yang telah beroperasi ialah Seksi 1A menghubungkan ujung jalan tol eksisting (Ulujami-Pondok Aren-Serpong) di sisi klaster The Green BSD City menuju simpang susun CBD BSD City (di sisi AEON Mall) dan terkoneksi langsung dengan kawasan Transit-Oriented Development (TOD) Intermoda BSD City.

Pada intinya, pembangunan jalan tol dilakukan menggunakan skema pendanaan "campuran". Maksudnya, ada yang dibiayai Pemerintah melalui APBN, dan terdapat pula investasi dari pihak swasta.

Penulis: Singgih Wiryono; Iwan Supriyatna | Editor: Dani Prabowo; M Fajar Marta