Mitigasi Bencana, Pemerintah Bakal Lakukan Audit Ketahanan Konstruksi

Hal ini dilakukan dengan audit berkala ketahanan konstruksi terhadap guncangan gempa dan juga akan dilakukan penguatan konstruksi untuk bangunan yang belum memenuhi standar.

"Kemudian, menerapkan standar bangunan tahan gempa melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerapan Building Code secara konsisten. Terakhir, menggalakkan pelatihan kepada pelaku pembangunan konstruksi," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/3/2023).

Selain itu, Kementerian PUPR bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) juga merencanakan untuk mengirimkan tim insinyur ke Turkiye guna mempelajari masifnya keruntuhan bangunan akibat gempa tektonik pada beberapa waktu lalu.

Di samping upaya mitigasi terhadap gempa bumi, Kementerian PUPR juga berupaya untuk melakukan mitigasi terhadap bencana lain.

Misalnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan 222 bendungan yang telah dibangun, normalisasi Kali Ciliwung, dan pembangunan Sodetan Ciliwung untuk menghadapi La Nina.

Sementara untuk menghadapi El Nino, Kementerian PUPR membentuk Unit Pengelola Bendungan (UPB) untuk menyiagakan bendungan, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan sumur-sumur bor.

Untuk bencana hidrometeorologi yang lain seperti, banjir rob yang terjadi di Semarang dan Pekalongan, Kementerian PUPR melakukan penanganan jangka pendek dengan penambahan pompa, dan jangka panjang dengan penambahan jumlah pintu air di rumah pompa.

Kemudian, untuk mengurangi land subsidence di Jakarta, dibangun SPAM dengan skema KPBU serta pembangunan tanggul laut.