Kata ATR/BPN, Ini Persyaratan dan Biaya Urus Sertifikat Tanah via PTSL

Ketika desa tempat tinggal ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan PTSL, tentu masyarakat perlu mempersiapkan sejumlah persyaratan hingga biayanya.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya menjelaskan, bagi masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanah harus menyiapkan syarat-syaratnya.

Pemasangan patok tanah merupakan salah satu persyaratan dalam program PTSL. Tujuannya memudahkan petugas ukur serta mencegah pihak lain yang mengeklaim tanah.

"Ketika patok atau pagar itu ada, baru kita ukur," ujar Virgo Eresta Jaya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/09/2022).

Persyaratan lain yang harus dipenuhi masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah, yaitu surat tanda bukti kepemilikan tanah berupa Girik maupun Letter C.

"Kalau tidak ada, mereka bisa minta surat keterangan dari lurah atau kepala desa bahwa mereka telah menempati tanah tersebut sekian lamanya," jelasnya.

Kemudian, persyaratan berikutnya yang harus disiapkan masyarakar adalah surat permohonan atau surat pernyataan yang sudah dibubuhi meterai.

Menurut Virgo Eresta Jaya, pemasangan patok serta syarat-syarat administratif tersebut disiapkan dengan biaya mandiri dari masyarakat ke kelurahan, sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

"Biaya program PTSL didanai oleh pemerintah, oleh Kementerian ATR/BPN dalam hal pengukuran, pemetaan, kita lakukan ajudikasi atau riwayat tanah, dan kita berikan sertifikat. Komponen-komponen itu semuanya gratis," jelasnya.

Akan tetapi untuk biaya beli hingga pemasangan patok, surat-surat, serta materai, masyarakat harus menyiapkannya sendiri. Alias tidak ditanggung pemerintah.

"Komponen itu yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri biayanya Rp 150.000 atau berdasarkan kesepakatan kepala daerah," terangnya.

Dia memastikan bahwa tidak ada pemungutan biaya lain kecuali yang tertera dalam SKB tiga menteri.

Yakni Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

"Biaya lain yang mungkin bisa melebihi itu, adalah pajak, yaitu yang kita sebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jadi masyarakat kalaupun harus membayar itu Rp 150.000 atau sesuai dengan peraturan kepala daerah," tegasnya.

Namun jika ada petugas RT atau oknum lain yang meminta biaya lebih atau hingga jutaaan, dia meminta masyarakat untuk melapor ke Kementerian ATR/BPN.

"Karena kita sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Monitoring dan Evaluasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan," katanya.

"Kita juga membuka Hotline Pengaduan Whatsapp di nomor 0811-1068-0000. Silakan melapor, pasti akan kita tanggapi," pungkas Direktur Jenderal SPPR Kementerian ATR/BPN itu.