Teralokasi Rp 290 Miliar, Dicari 8.286 Pekerja untuk Padat Karya Sanitasi Ponpes

Salah satunya yaitu pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi untuk Pondok Pesantren (Ponpes)/Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK).

Selain untuk menunjang kebutuhan infrastruktur pendidikan, kegiatan tersebut juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian masyarakat di sekitar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya dalam rilis pers, Rabu (22/06/2022).

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Ponpes/LPK meliputi pengerjaan bangunan MCK serta instalasi pengolahan air limbah domestik.

Untuk bangunan MCK terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian.

Progres pelaksanaan hingga 31 Mei 2022 sebanyak 612 lokasi untuk Tahap I telah ditetapkan. Sebanyak 6 lokasi telah melaksanakan proses konstruksi yang tersebar di Provinsi NTB.

Sementara untuk sisanya di 769 lokasi masih dalam tahap verifikasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Pada TA 2021, program PKT Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Ponpes/LPK telah menyerap 40.979 tenaga kerja atau setara dengan 2.500.374 hari orang kerja (HOK).

Kegiatan infrastruktur kerakyatan ini juga turut mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19.

Dengan menyalurkan upah yang dibayarkan senilai Rp 259,6 miliar dan non-upah tersalurkan sebesar Rp 827,8 miliar.