Kelola 20 Rusunawa, APBD Surabaya Defisit Rp 12 Miliar

Padahal, 20 rusunawa tersebut dianggarkan sebesar Rp 15 miliar per tahun, sedangkan pendapatannya hanya Rp 3 miliar per tahun.

"Sehingga, mengalami defisit Rp 12 miliar per tahun," jelas Anggota Komisi A DPRD Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Josiah Michael dikutip dari Antara, Jumat (28/1/2022).

Menurut Josiah, kondisi seperti ini akan memberatkan APBD Surabaya apabila tidak ada terobosan tata cara pengelolaan rusunawa.

Saat ini, tata cara pengelolaannya masih menggunakan cara lama sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan rusunawa bagi warga masyarakat.

Dengan kondisi rusunawa seperti ini, dia beharap agar jangan sampai warga jadi tersingkir dari kotanya sendiri karena kesulitan memperoleh tempat tinggal.

Josiah mengatakan, salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan seperti membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang khusus menangani rusunawa ini.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan, rusunawa menjadi alternatif hunian nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota itu. 

"Saat ini, antrean penghuni rusunawa sudah mencapai belasan ribu lebih dan disesuaikan daya tampung dengan skala prioritas," terang Armuji.

Saat ini, ada 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya. Dari puluhan rusunawa tersebut, Pemkot Surabaya akan mendata rusun-rusun mana saja yang akan menjadi prioritas pemeliharaan lebih dulu mengingat jumlah anggaran yang terbatas.

Adapun 20 rusunawa tersebut adalah Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, dan Tanah Merah.

Kemudian, Rusunawa Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Indrapura, serta Babat Jerawat.