Terserap 94,4 Persen, Sisa Anggaran Kementerian PUPR 2021 Sebesar Rp 8,6 Triliun

Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Menurut Basuki, besar pagu anggaran yang dimiliki oleh Kementerian PUPR adalah Rp 152,1 triliun. Total pagu ini diperoleh karena adanya tambahan serta refocussing anggaran untuk beberapa kegiatan.

Misalnya saja penanganan pandemi Covid-19, penanggulangan bencana akibat cuaca ekstrem, penanganan bencana longsor, pemulihan eksonomi nasional (PEN) hingga alokasi dana Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) untuk pembebasan lahan.

“Realisasi akhir anggaran tahun 2021 adalah Rp 143,5 triliun atau 94.4 pesen lebih besar dari realisasi anggaran Kementrian PUPR tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 94,1 triliun,” ujarnya.

Padahal, menurut Basuki sebelumnya dalam prognosis Kementrian PUPR berharap pagu anggaran bisa terserap di angka 95-97 persen. 

Karena penyerapan anggaran berada di angka 94,4 persen, Basuki menjelaskan total anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp 8,6 triliun (5,6 persen dari pagu anggaran).

Tidak terserapnya anggaran Kementerian PUPR ini terdiri atas dana blokir (Rp 0,4 triliun), sisa lelang yang belum termanfaatkan (Rp 1,6 triliun), sisa belanja pegawai (Rp 0,1 triliun).

Kemudian anggaran juga tidak terserap dari belanja barang operasional (Rp 0,1 trilun), kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri (Rp 2,9 triliun), serta surat berharga syariah negara (Rp 3,1 triliun). 

Kegiatan perjalanan dinas dan swakeloala yang tidak dapat dilaksanakan karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19 juga turut membuat tidak terserapnya pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 0,4 triliun) 

“Pagu angharan yang terserap secara efektif tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai infarstruktur mulai dari infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan,” tuntas Basuki.