Empat Tahun Mendatang, Indonesia Punya 4.800 Kilometer Jalan Tol

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan hingga akhir tahun 2024, Indonesia akan memiliki 4.800 kilometer jalan tol yang beroperasi.

"Pada akhir tahun 2024 diperkirakan akan ada 4.800 kilometer jalan tol beroperasi," kata Danang dalam diskusi virtual penerapan aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan jalan tol di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Danang menjelaskan, tahun lalu saja sudah ada 2.300 kilometer jalan tol yang telah beroperasi.

Sementara untuk periode 2019-2024, Kementerian PUPR ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo membangun kembali jalan tol sepanjang 2.500 kilometer.

Menurut Danang, berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, bahwa network ultimate (jaringan akhir) yang masuk dalam jaringan jalan nasional dirancang sepanjang 18.000 kilometer.

"Jadi kita perlu kerja keras untuk mencapai 18.000 kilometer jaringan jalan, termasuk tol di Indonesia," ujarnya.

Karena itu, butuh sustainability (keberlanjutan) dalam membangun proyek jalan tol tersebut.

Setidaknya, ada tiga hal yang selalu dipegang oleh BPJT dalam mendukung keberlanjutan pembangunan jalan tol ini, yaitu transformasi, inovasi dan modernisasi.

"Transformasi itu artinya penciptaan nilai tambah. Kedua inovasi artinya tumbuhnya gagasan baru, dan modernisasi adalah user experience dan manajemen jalan tol yang lebih bagus, mulai dari sistem transaksi, lalu lintas dan aset infrastruktur," tutur Danang.

MLFF

Untuk mendukung itu, BPJT tengah mengembangkan sistem kemudahan bertranskasi di jalan tol dengan menggunakan sistem Multi Line Free Flow (MLFF).

Dengan sistem tersebut pengendara yang masuk ke jalan tol tidak perlu lagi antre bayar tarif tol melalui karcis.

"MLFF ini tengah dikembangkan dan kalau berhasil barangkali akan jadi yang pertama di dunia menggunakan sistem tersebut," kata Danang.

Sejauh ini global navigation satelite system (GNSS) yang ada di Eropa, hanya digunakan transkasi untuk kendaraan-kendaraan berat.

Sedangkan MLFF yang akan berlaku pada 2023 mendatang tidak hanya kendaraan berat tapi juga mobil golongan satu, dapat menggunakan sistem tersebut.

Danang memastikan penandatanganan kontrak sistem MLFF ini dilakukan Januari 2021.