Beri Saran untuk Pemerintah soal PPKM, Anang Hermansyah: Buka Diri untuk Masukan dari Dalam dan Luar

Diketahui, Pemerintah baru memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa dan Bali hingga 2 Agustus 2021. 

Meski tak mengungkapkan secara gamblang soal setuju atau tidaknya dengan adanya PPKM, tetapi Anang pun memberikan pandangannya soal kebijakan itu.

“Kalau aku bilangnya data yang ada dengan PPKM ada penurunan delta yang luar biasa ini. Ada data yang menunjukan data ini turun,” ucap Anang di kanal YouTube Ngobrol Asix, Senin (26/7/2021).

“Tanggal 18 sampai 20 ada 58.000 per day orang terjangkit positif Covid. Setelah dibikin PPKM yang ketat jauh dari yang dulu, penurunan terjadi. Sampai sekarang udah 40.000-an sekian,” sambung Anang.

Uniknya, saat PPKM kata Anang ini malah muncul angka kematian yang meningkat.

Oleh karena itu, ia tak bisa membayangkan jika bagaimana jadinya kalau PPKM tidak diberlakukan.

“Apa yang terjadi, emang data yang unik. Datanya kemarin sudah kayak gini aja eh kematian meningkat, kematiannya naik 1.400-1.500, itu by data. Dalam melakukan PPKM Darurat, andai kan tidak, menurut kamu bagaimana?” tanya Anang.

Menanggapi itu, Ashanty mengaku sependapat dengan Anang. Namun, ia melihat PPKM Darurat menimbulkan masalah baru.

Misalnya, banyak pengusaha yang gulung tikar, banyak orang yang enggak bisa dagang, dan banyak yang tidak bisa bekerja karena di PHK.

Anang pun membenarkan hal itu. Dia berpendapat Pemerintah boleh saja memperpanjang PPKM asal ada persyaratannya.

“Pemerintah boleh enggak memperpanjang?Boleh. Syaratnya keluar, syaratnya apa, siapkan dana untuk mensupport masyarakat yang enggak bekerja,” kata Anang.

Lalu, Ashanty menyebut bahwa mana mungkin pemerintah bisa meng-cover semua orang yang kesulitan di Indonesia pada masa pandemi ini dengan dana yang terbatas.

Anang mengatakan, seharusnya Pemerintah punya data untuk meng-cover berapa orang yang kesulitan saat pandemi Covid-19, sehingga bantuannya tepat sasaran.

“Kalau pernyataannya itu, yang pegang data Pemerintah yang punya duit Pemerintah ya Pemerintah bikin riset yang benar jangan masyarakatnya dikasih data enggak jelas. Karena kalau enggak jelas ribet begini. Ini berdua aja udah ribey gimana masyarakat Indonesia 272 juta orang,” ucap Anang.

Kemudian, Anang menyinggung soal bantuan Pemerintah yang belum merata.

“Bayangkan di daerah yang langsung dekat dengan sumbu kekuasaan. Langsung dekat dengan namaya pemerintah Pusat, tempat Presiden tidur, Menterinya tidur, semua pengusaha ngumpul ada sebuah masyarakat yang tidak dapat bantuan. Bayakngkan yang diseberang pulau yang juga dilindungi UUD 1945,” kata Anang.

Oleh karena itu, ia menyarankan untuk Pemerintah membuka diri, terhadap ahli-ahli yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menyelesaikan masalah Covid-19.

“Sekarang pertanyaannya bagaimana sekarangvPemerintah membuka diri ke semua pihak baik dalam atau luar negeri untuk duduk bersama, bukan malah pemerintah terus merasa benar,” ucap Anang.

“Artinya Pemerintah harus buka diri, eh yang di luar apa masukannya di dalam apa masukannya, yang pintar-pintar yang sekarang mengkritik diajak dalam tim, menyusun strategi,” sambung Anang.

Menurut Anang, sampai saat ini Pemerintah belum membuka diri.

Sebab orang-orang yang pintar, yakni Rektor, Professor dan tim Oposisi pun mengkritik PPKM ini.

"Kalau mereka sudah lakuin nggak mungkin ada orang pinter yang ngomong, ini ada rektor ada professor, mereka ngomong "Eh pemerintah tolong dong jangan diperpanjang," tutur Anang Hermansyah.