Profil Mohammad Mokhber, Presiden Sementara Iran Pengganti Ebrahim Raisi

TEHERAN, KOMPAS.com - Mohammad Mokhber (68) diperkirakan akan menjadi pengganti Ebrahim Raisi sebagai Presiden Iran.

Mohammad Mokhber kini menjabat sebagai Wakil Presiden Pertama Iran.

Berdasarkan pasal 131 Konstitusi Republik Islam Iran, apabila Presiden meninggal dunia saat menjabat, maka dengan konfirmasi dari Pemimpin Tertinggi Iran, Wakil Presiden Pertama akan mengambil alih tugasnya.

Sebagai presiden sementara Iran, Mokhber adalah bagian dari dewan tiga orang.

Baca juga: Biografi Ebrahim Raisi: Ulama, Jaksa, dan Politisi Iran Garis Keras

Bersama dengan ketua parlemen dan kepala kehakiman, ia kemudian akan menyelenggarakan pemilihan presiden baru dalam waktu 50 hari setelah kematian presiden.

Presiden Raisi sendiri telah terkonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5/2024).

Profil Mohammad Mokhber

Seperti halnya Raisi, Mokhber dipandang dekat dengan Pemimpin Tertinggi Ayatullah Sayyid Ali Khamenei.

Politikus kelahiran 1 September 1955 itu menjadi Wakil Presiden Iran Pertama pada 2021 ketika Raisi terpilih sebagai presiden.

Bersama Raisi, Mokhber memiliki kewenangan dalam memberikan keputisan akhir dalam semua masalah negara.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, berdasarkan keterangan darai beberapa sumber, Mokhber adalah bagian dari tim pejabat Iran yang mengunjungi Moskwa, Rusia, pada Oktober lalu dan setuju untuk memasok rudal permukaan-ke-permukaan dan lebih banyak drone ke militer Rusia.

Tim tersebut juga termasuk dua pejabat senior dari Garda Revolusi Iran dan seorang pejabat dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Baca juga: Foto Terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi Sebelum Tewas Kecelakaan Helikopter

Mokhber sempat menjabat sebagai kepala Setad, sebuah dana investasi yang terkait dengan Pemimpin Tertinggi Iran.

Pada 2010, Uni Eropa memasukkan Mokhber ke dalam daftar individu dan entitas yang dijatuhi sanksi atas dugaan keterlibatannya dalam “aktivitas rudal nuklir atau balistik”.

Dua tahun kemudian, Uni Eropa menghapusnya dari daftar tersebut.

Pada 2013, Departemen Keuangan AS menambahkan Setad dan 37 perusahaan yang diawasinya ke dalam daftar entitas yang terkena sanksi.