Upaya Vietnam Basmi Korupsi, Guncang Partai Komunis?

Penulis: Tommy Walker/DW Indonesia

HANOI, KOMPAS.com - Bulan April lalu, Vuong Dinh Hue, seorang petinggi Partai Komunis Vietnam, mengundurkan diri sebagai kepala Majelis Nasional setelah dituduh melakukan "sejumlah pelanggaran" terhadap aturan partai.

Tanpa merinci alasan pemecatan, Komite Sentral Partai berdalih soal adanya "kekurangan" di balik pengunduran diri Hue dari jabatan politik tertinggi keempat di Vietnam tersebut.

Menurut laporan media pemerintah VN Express, Hue dianggap telah melakukan "pelanggaran yang berimbas pada reputasi partai."

Baca juga: Demo Perang Gaza di Kampus AS, Deja Vu Protes Mahasiswa Saat Perang Vietnam

Sosok berusia 67 tahun itu adalah veteran politik yang menjabat ketua Majelis Nasional sejak 2021. Dia juga pernah menjabat wakil perdana menteri Vietnam antara 2016 dan 2020.

Lengsernya Hue didahului langkah serupa oleh sejumlah petinggi lain Partai Komunis Vietnam.

Maret lalu, Presiden Vo Van Thuong mengundurkan diri hanya setelah setahun menjabat, juga karena melakukan "pelanggaran" aturan partai.

Dia merupakan presiden Vietnam kedua yang harus mengosongkan jabatannya dalam dua tahun terakhir, setelah Nguyen Xuan Phuc dipaksa lengser pada Januari 2023. Dia dituduh telah "melakukan kesalahan," menyusul laporan dugaan tindak korupsi selama pandemi Covid-19.

Keretakan di Partai Komunis Vietnam?

Terlepas dari catatan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Vietnam diperintah dalam sistem satu partai dengan Partai Komunis mengontrol semua instansi pemerintah, media, dan organisasi swadaya. Pemerintah di Hanoi dikenal punya reputasi korup, menyuburkan sensor politik dan dipenuhi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Tokoh di balik aksi pembersihan di Vietnam adalah Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jendral Partai Komunis. Sejak 2016 dia menggencarkan perang anti-rasuah yang menjerat ribuan pejabat publik atau pelaku usaha.

Kepemimpinan di Vietnam terdiri atas "empat pilar" kekuasaan, yakni posisi sekjen partai, presiden, perdana menteri, dan ketua umum Majelis Nasional Vietnam.

Pengunduran diri atau pemecatan secara mendadak selama ini jarang terjadi di Partai Komunis Vietnam. Sebabnya, aksi lengser sejumlah pejabat tinggi mengundang sejumlah pertanyaan.

Nguyen Khac Giang, peneliti di ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan kepada DW betapa Hanoi sedang menghadapi "gejolak politik," yang belum pernah ada sejak beberapa dekade terakhir.

"Pengunduran diri Vuong Dinh Hue mengindikasikan bahwa kita sedang mengalami periode paling bergejolak sejak berakhirnya Perang Vietnam. Sejak 1956, tidak seorang pun dari empat pilar yang mengundurkan diri di tengah masa jabatan. Tapi dalam tiga tahun terakhir, sudah dua pejabat yang lengser," kata dia.

Zachary Abuza, pemerhati politik Asia Tenggara di National War College di Washington, mengatakan, Sekjen Partai Komunis Trong menggencarkan "kampanye anti-korupsi berskala besar” karena dia "yakin bahwa legitimasi partainya sedang dipertaruhkan.”