Jepang Perkuat Pertahanan, Negara Tetangga Ribut

TOKYO, KOMPAS.com - Negara-negara tetangga Jepang mengecam peningkatan tajam anggaran pertahanan militer Jepang serta perubahan signifikan kebijakan keamanan Jepang, yang sejak lama dipegang oleh negara tersebut. Bahkan, pemerintah sekutu Jepang juga menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya perlombaan persenjataan di kawasan Asia Timur.

Pada 16 Desember, Pemerintah Jepang merencanakan meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara drastis di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Jepang mengalokasikan sekitar 43 triliun yen (setara Rp 5 kuadriliun) untuk lima tahun mendatang dan meningkatkan anggaran pertahanan tahunannya menjadi 2 persen dari PDB negara pada 2027.

Investasi tambahan juga mencakup pembelian dari luar negeri atau pengembangan domestik pesawat tempur canggih baru, drone, kapal selam diesel-listrik canggih terbaru, rudal jarak jauh, serta penambahan kapal perang.

Baca juga: Jepang Wajibkan Tes Covid-19 bagi Pelancong dari China

Investasi juga akan digunakan pemerintah Jepang untuk meningkatkan kemampuan logistiknya, setelah mengambil pembelajaraan dari konflik di Ukraina, serta meningkatkan kemampuan perang siber dan juga perang antariksa.

Terkait anggaran pertahanan yang meningkat drastis, para pengritik menyebut Tokyo bergerak menjauh dari komitmen yang telah diabadikan dalam konstitusi Jepang setelah kekalahannya di Perang Dunia II, di mana tertulis secara eksplisit pelarangan penggunaan kekuatan militer dalam perselisihan internasional.

Elemen kunci dari peningkatan baru kekuatan militer Tokyo ini, salah satunya adalah pengembangan dan pengerahan senjata yang mampu menyerang pangkalan musuh, jika diyakini ancaman serangan akan dilancarkan ke Jepang dalam waktu dekat.

Baca juga: Kishida Kehilangan Menteri Keempat dalam 3 Bulan, Terbaru Menteri Rekonstruksi Jepang Mundur

Peningkatan tantangan keamanan di Asia Timur

ZHANG LEI/HPIC/DPA/PICTURE ALLIANCE Jepang telah memantau dengan cermat pergerakan kapal induk China, Liaoning.

"Sayangnya, di sekitar negara kita, ada negara-negara yang melakukan upaya seperti peningkatan kemampuan nuklir, peningkatan kemampuan militer yang cepat, serta upaya sepihak untuk mengubah status quo secara paksa," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, saat mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Jepang pada 9 Desember.

Korea Utara yang dalam beberapa bulan terakhir telah meluncurkan sejumlah besar rudal balistik jarak jauh baru tercanggihnya, kemungkinan dalam waktu dekat juga akan meluncurkan kapal selam terbaru yang dilengkapi dengan rudal dan berencana untuk melakukan uji coba nuklir bawah tanah ketujuhnya.

Korea Utara menanggapi dengan cepat pengumuman kenaikan anggaran pertahanan Jepang tersebut, melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di Pyongyang yang menyebut Tokyo membawa krisis keamanan yang serius ke Semenanjung Korea dan Asia Timur.

Korea Utara juga menuduh Jepang sebagai negara penjahat perang dan berada dalam pelanggaran yang tidak disengaja terhadap Piagam PBB. Pernyataan tersebut juga mengeklaim bahwa Tokyo berusaha untuk memenuhi niat jahatnya dan meningkatkan persenjataannya untuk kembali menginvasi Korea.

Baca juga: Hujan Salju Lebat di Jepang Tewaskan 17 Orang

Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga mengancam bahwa negaranya akan menanggapi sikap Jepang dengan tindakan nyata, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut atas pernyataanya.

Sementara China juga terus membangun benteng pertahanan di pulau-pulau sengketa dan pulau karang di Laut China Selatan, meskipun mendapat kecaman internasional. Beijing sudah menyatakan, Taiwan akan diintegrasikan paksa ke China daratan jika perlu, dan juga terlibat sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangganya, termasuk dengan Jepang, India, Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui kedutaan besarnya di Tokyo, Pemerintah China mengatakan, langkah Jepang ini telah memprovokasi ketegangan dan konfrontasi regional. Pernyataan itu juga meminta Tokyo untuk berhenti menggunakan apa yang disebutnya sebagai "ancaman China", sebagai alasan untuk melakukan ekspansi kekuatan militer di Jepang.

Rusia turut bergabung Kamis (22/12/2022), mengkritik Tokyo dengan mengeklaim bahwa Jepang telah meninggalkan kebijakan pasifis selama beberapa dekade dan menggantinya dengan militerisme yang tak terkendali. Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia menyebutkan, keputusan Tokyo tersebut pasti akan memicu tantangan keamanan baru dan menyebabkan adanya peningkatan ketegangan di kawasan Asia-Pasifik.

Baca juga: China Dituding Jalankan Kantor Polisi Rahasia di Jepang