Israel Bikin Pemerintahan Paling Ekstrem Kanan, Warga Palestina Cemas

TEL AVIV, KOMPAS.com - Pemerintahan baru yang dipandang sebagai pemerintahan paling ekstrem kanan dalam sejarah Israel telah disepakati, memastikan Benjamin Netanyahu kembali berkuasa.

Netanyahu yang memenangkan pemilu pada November 2022 siap menjalani masa jabatan keenamnya sebagai Perdana Menteri Israel.

Koalisinya terdiri dari partai-partai berhaluan kanan, termasuk yang pemimpinnya pernah dihukum karena rasisme anti-Arab.

Baca juga: Benjamin Netanyahu Kembali Berkuasa di Israel, Bentuk Pemerintahan Baru Paling Konservatif dalam Sejarah

Dalam spektrum politik, istilah "kanan" biasanya digunakan untuk menggambarkan pandangan politik yang cenderung lebih konservatif dan nasionalis.

Warga Palestina khawatir pemerintah baru juga akan memperkuat cengkeraman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

"Saya telah berhasil (membentuk pemerintahan)," kata Netanyahu dalam sebuah twit, hanya beberapa menit sebelum tengah malam waktu setempat (05.00 WIB), tenggat yang ditetapkan oleh Presiden Israel, Isaac Herzog.

Pemerintahan baru akan menggantikan pemerintahan saat ini yang berhaluan kiri-tengah.

"Kiri" biasanya menggambarkan pandangan politik yang cenderung lebih egaliter, mendukung kesetaraan sosial.

Baca juga: Netanyahu Pikir Perdamaian Israel-Saudi Bisa Akhiri Konflik Arab-Israel

Diperkirakan, pergantian akan terjadi pada pekan depan.

Para mitra koalisi Netanyahu menolak gagasan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina —formula perdamaian yang membayangkan negara Palestina merdeka di Tepi Barat bersama Israel, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama mereka.

Padahal, formula ini telah mendapat dukungan internasional.

Pemimpin partai Zionisme Religius, yang bermitra dengan dua partai ekstrem kanan lainnya, memenangkan jumlah kursi terbesar ketiga di knesset (parlemen), ingin Israel mencaplok Tepi Barat dan telah diberi kekuasaan luas atas aktivitasnya di sana.

Israel menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam perang pada tahun 1967.

Lebih dari 600.000 pemukim Yahudi sekarang tinggal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

Permukiman yang mereka tinggali dianggap ilegal menurut hukum internasional, namun Israel membantahnya.