Rencana Pencaplokan Rusia Dimulai, Referendum Segera Digelar

KYIV, KOMPAS.com – Moskwa akan memulai rencana pencaplokan sekitar 15 persen wilayah Ukraina lewat referendum di empat wilayah yang dikendalikan oleh pasukan Rusia.

Saat perang di Ukraina hampir menginjak tujuh bulan, Presiden Rusia Vladimir Putin secara eksplisit mendukung referendum di wilayah-wilayah yang dikuasai Moskwa untuk bergabung dengan Rusia.

Keempat wilayah yang akan digelar referendum adalah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

Baca juga: Menlu AS: Dunia Harus Hentikan Ancaman Nuklir Rusia yang Sembrono

Rencananya, referendum akan digelar pada Jumat (23/9/2022) dan berakhir pada Selasa (27/9/2022).

Dilansir Reuters, setelah hasil referendum keluar, Rusia akan secara resmi mencaplok keempat wilayah tersebut.

Barat dan Ukraina menyebut referendum tersebut sebagai pemungutan suara palsu.

“Kremlin mengorganisasi referendum palsu untuk mencoba mencaplok wilayah-wilayah Ukraina,” kata Presiden AS Joe Biden pada Sesi ke-77 Majelis Umum PBB.

Baca juga: Menlu Rusia Terus Membela Diri atas Serangan di Ukraina, PBB Loyo Tak Berkutik

“Ukraina memiliki hak yang sama yang dimiliki oleh setiap negara berdaulat. Kami akan berdiri dalam solidaritas dengan Ukraina,” sambung Biden.

Dbiden juga menyatakan bahwa perang merupakan baigian dari kontes global antara demokrasi dan otokrasi.

Sementara itu, Ukraina menyatakan tidak akan pernah terima wilayahnya dikendalikan Rusia. Kyiv bersumpah akan berperang sampai tentara Rusia terakhir pergi dari tanahnya.

Putin juga mengeluarkan peringatan nuklir ke Barat. Dia menyampaikan, dirinya akan mempertahankan “wilayah” Rusia dengan segala cara yang dimiliki.

Baca juga: Jerman Siap Terima Pembelot Rusia Usai Pengumuman Mobilisasi Parsial

Hingga sekarang, masih belum jelas teknis pemungutan suara dalam referendum yang akan digelar di empat wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia.

Sejauh ini, Rusia menguasai sebagian besar Luhansk dan Kherson, sekitar 80 persen Zaporizhzhia, serta hanya 60 persen Donetsk. Di sisi lain, pertempuran memperebutkan wilayah itu terus berlanjut.

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan, pejabat yang ditempatkan Rusia di wilayah-wilayah tersebut menetapkan target jumlah pemilih yang diciptakan beserta tingkat persetujuannya.

Baca juga: Invasi Rusia Bikin Ukraina Rugi Rp 15 Kuadriliun