Jasa Shinzo Abe

Warga Jepang tampak tidak antusias dengan kegiatan politik. Pemilihan umum tidak terkesan sebagai pesta, hanya kegiatan sambil lalu, yang tidak secara khusus disambut dengan kemeriahan.

Warga bahkan tidak antusias untuk pergi ke TPS jika tidak perlu mengganti pemerintahan yang tidak berprestasi.

Maka pergantian pemerintahan di Jepang bukan suatu peristiwa besar. Dalam satu atau dua tahun bisa terjadi pemilihan umum tingkat nasional atau daerah.

Pergantian perdana menteri atau kepala daerah bisa terjadi karena anggota kabinet terbukti berbuat korup, atau terlibat skandal. Jarang karena unjuk rasa besar-besaran, atau berulang-ulang.

Namun tindak kekerasan terhadap pemimpin politik seperti yang dialami Shinzo Abe juga tidak sedikit, dalam kurun waktu yang panjang.

Kakeknya, Nobosuke Kishi, yang juga perdana menteri pada awal tahun 1960-an, terkena tusukan senjata tajam oleh seseorang yang tidak suka ia mengubah konstitusi terkait dengan masalah pertahanan negara, namun tidak sampai merenggut nyawa.

Menegakkan keamanan

Selama bertahun-tahun Jepang dikenal sebagai negara yang damai. Tindakan kekerasan sangat jarang terjadi.

Perempuan berjalan kaki sendiri dengan tenang di malam hari di kota, besar atau kecil, adalah pemandangan biasa.

Selama tahun 2021, hanya ada 10 tindakan kekerasan yang dicatat Kepolisian di seluruh negeri berpenduduk 125 juta orang itu. Hanya ada satu orang yang tewas.

Peristiwa penembakan Shinzo Abe dikhawatirkan menjadi pemicu era ketidakamanan di masyarakat Jepang.

Setidaknya para pemuka politik dapat merasa was-was akan bernasib sama seperti Shinzo Abe, jika memiliki pandangan yang tidak memuaskan setiap kelompok.

Petugas keamanan akan banyak berada di berbagai kegiatan politik, seperti pada saat kampanye, pengguntingan pita, dsb, jika melibatkan tokoh terkenal. Suasana kedamaian akan sirna jika peristiwa seperti yang dialami Shinzo Abe terjadi lagi.

Kita ingin Jepang tetap menjadi negara yang aman, sebagaimana kita juga ingin Indonesia menjadi negara yang aman dan damai.

Jika ada perbedaan pendapat, DPR dan pemerintah siap mendengar keluhan warga secara langsung atau tidak langsung.

Media massa dan media sosial memberi ruang terhadap perbedaan pendapat yang ada di masyarakat, dengan rambu-rambu yang jelas, sehingga emosi tidak ikut berbicara. Keamanan warga secara individual dan kelompok tidak terganggu.

Menyuarakan pendapat adalah hak, tetapi melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan pendapat adalah tindakan kriminal, harus dicegah.