Korea Utara Diduga Tutupi Jumlah Eksekusi Publik di Era Kim Jong Un

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara disebut mencoba menutupi informasi eksekusi publiknya agar tidak bocor ke luar, menurut Transitional Justice Working Group (TJWG), kelompok penelitian yang berbasis di Seoul.

Kelompok tersebut menganalisis citra satelit dan mengumpulkan kesaksian dari 23 eksekusi publik selama era Kim Jong Un, yang mengambil alih kekuasaan satu dekade lalu setelah kematian ayahnya pada Desember 2011.

Para pembelot Korea Utara mengatakan, eksekusi dilakukan di lokasi yang dipantau ketat dan pihak berwenang mengawasi untuk memastikan tidak ada informasi yang keluar, kata TJWG dalam laporan yang dirilis Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Kekerasan Seksual dan Kelaparan, Mantan Tentara Wanita Korea Utara Ungkap Berbagai Siksaan yang Dialami

"Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara tampaknya secara strategis memilih tempat-tempat jauh dari daerah perbatasan untuk melakukan pembunuhan ini," kata LSM tersebut, yang memiliki misi non-partisan untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan mencari keadilan bagi para korban.

"Pemantauan dan kontrol penonton yang berkumpul di acara-acara ini diperketat untuk mencegah informasi tentang eksekusi publik bocor ke luar negeri."

"Temuan kami menunjukkan bahwa rezim Kim (Jong Un) lebih memperhatikan masalah hak asasi manusia sebagai tanggapan terhadap peningkatan pengawasan internasional," lanjutnya dikutip dari AFP.

Pengakuan para pembelot hampir tidak mungkin diverifikasi secara independen, karena kontrol ketat Korea Utara atas akses ke orang-orang dan catatannya.