Greenpeace Optimistis soal Berakhirnya COP26: Era Batu Bara Telah Selesai

GLASGOW, KOMPAS.com – COP26 berakhir pada Sabtu (13/11/2021) meski ada drama yang mengenai batu bara.

India, yang didukung oleh China dan negara-negara lainnya yang bergantung pada batu bara, mengajukan keberatan atas bagian klausul dan meminta kata-kata mengenai pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara ditulis ulang.

Klausul itu direvisi untuk meminta negara-negara mempercepat upaya mereka “menurunkan secara bertahap” PLTU batu bara, bukannya “menghapusnya”.

Baca juga: COP26 Rampung, Diwarnai Drama Batu Bara di Menit-menit Terakhir

Menteri Lingkungan Dan Iklim India Bhupender Yadav mengatakan, revisi itu diperlukan untuk mencerminkan keadaan nasional negara berkembang.

“Kami menjadi suara negara-negara berkembang,” kata Yadav kepada Reuters.

Dia menambahkan, batu bara selalu disorot selama pembicaraan COP26 namun tidak ada seruan serupa untuk menghentikan minyak atau gas alam.

“Kami melakukan upaya kami untuk membuat konsensus yang masuk akal bagi negara-negara berkembang dan masuk akal untuk keadilan iklim,” sambung Yadav.

Baca juga: COP26, Secercah Harapan di Babak Akhir Perundingan

Perubahan kata dalam perjanjian itu disambut dengan kekecewaan oleh Uni Eropa, Swiss, dan negara-negara kepulauan kecil yang keberadaannya terancam oleh naiknya permukaan laut.

Presiden COP26 Alok Sharma mengatakan dia sangat menyesal atas perubahan tersebut.

Kendati demikian, semua delegasi membiarkan perubahan kata dalam konsensus mengenai PLTU batu bara tersebut demi kesepakatan keseluruhan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Internasional Greenpeace Jennifer Morgan memandang berakhirnya COP26 dalam sudut pandang optimistis.

Baca juga: Perhitungan COP26, Suhu Bumi Diprediksi Naik 2,4 Derajat Celsius

“Mereka mengubah sebuah kata tetapi mereka tidak dapat mengubah sinyal yang keluar dari COP ini, bahwa era batu bara telah berakhir,” kata Morgan.

“Jika Anda seorang eksekutif perusahaan batu bara, COP kali ini adalah hasil yang buruk,” sambung Morgan.

Negara-negara berkembang berpendapat bahwa negara-negara kaya harus membayar lebih untuk membantu mereka beradaptasi beserta konsekuensinya serta mengurangi jejak karbon mereka.

Kesepakatan itu memberi negara-negara termiskin lebih banyak janji bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak bantuan keuangan.

Baca juga: Minggu Kedua COP26, Indonesia Pastikan Janji-janji Pendanaan Iklim

Kesepakatan tersebut mendesak negara-negara kaya untuk menggandakan pendanaan untuk adaptasi iklim pada 2025 dari 2019.

Dana adaptasi tersebut utamanya diberikan ke negara-negara yang paling miskin sebagaimana dilansir Reuters.

Sebuah komite PBB juga akan melaporkan tahun depan tentang kemajuan pendanaan iklim tahunan senilai 100 miliar dollar AS per tahun yang telah dijanjikan oleh negara-negara kaya pada 2020 tetapi gagal untuk memenuhinya.

Dan pemerintah terkait akan dipanggil untuk bertemu pada 2022, 2024 dan 2026 untuk membahas pendanaan iklim.

Baca juga: Cita-cita Jokowi di COP26 dan Retorika Pertambangan Indonesia