Reshuffle Pejabat, Korea Utara Fokus Beri Makan Rakyatnya daripada Urus Nuklir

PYONGYANG, KOMPAS.com - Kim Jong Un menurunkan pemimpin militer dalam perombakan dramatis kepemimpinan badan tertinggi partai yang berkuasa, sehingga membuat warga sipil mendominasi pemerintahan.

Analis percaya langkah diktator Korea Utara menunjukkan fokus baru kebijakannya, yaitu untuk memerangi kekurangan pangan dan kegagalan birokrasi atas pembangunan militer.

Baca juga: 8 Juli 1994: Meninggalnya Kim Il Sung, Presiden Pertama Korea Utara

Pekan lalu, Korea Utara mengumumkan serangkaian perubahan kepemimpinan yang mungkin merupakan perombakan pejabat tinggi paling signifikan dalam beberapa tahun.

Media pemerintah belum memberikan rincian tentang perubahan personel ini.

Tetapi penurunan pangkat kemungkinan dilakukan untuk pejabat yang terkait dengan apa yang disebut Kim sebagai “krisis besar” Korea Utara.

Kondisi itu terjadi karena penyimpangan virus corona di tengah masalah ekonomi dan kekurangan makanan yang diperparah oleh penutupan perbatasan anti-pandemi.

Reuters melaporkan pada Kamis (8/7/2021), foto-foto yang diterbitkan di media pemerintah menunjukkan Kim mengunjungi makam keluarganya, bersama pejabat pemerintahan yang tampaknya telah di rombak.

Setidaknya, dokumentasi itu mengonfirmasi bahwa Ri Pyong Chol, seorang penasihat utama yang memainkan peran utama dalam program rudal balistik dan nuklir Korea Utara, telah kehilangan posisinya di Presidium politbiro.

Ri, yang terkadang mengenakan seragam militer, terlihat di foto tersebut mengenakan pakaian sipil. Dia terlihat berdiri beberapa baris di belakang Kim, menunjukkan peran barunya yang tidak jelas.

Penunjukan baru pada posisinya di presidium partai tidak muncul di foto. Mereka yang berdiri di samping Kim semua warga sipil.

Baca juga: Badan Pangan PBB Peringatkan Korea Utara Bisa Alami Kelaparan yang Parah

Tampaknya militer telah "diturunkan dalam urutan kekuasaan", kata Ken Gause, seorang spesialis kepemimpinan Korea Utara di CNA, sebuah organisasi penelitian dan analisis nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat.

Menurutnya, militer mendominasi kebijakan di Korea Utara dan itu diyakini tidak akan berubah dalam jangka panjang.

Tetapi, perubahan terkini mungkin menandakan bahwa untuk saat ini, Kim tidak mungkin untuk melanjutkan ancaman nuklir, sementara dia berfokus pada masalah di dalam negeri, kata Gause.

"Fokus secara internal adalah pada ekonomi, bukan program nuklir," katanya.

Sulit untuk menentukan nasib Ri, apalagi menarik kesimpulan tentang sinyal apa yang ingin dikirim dalam hal program senjata strategis Korea Utara, kata Rachel Minyoung Lee, seorang analis di program 38 North yang berbasis di AS, yang mempelajari Korea Utara.

Menurutnya, Ri bisa saja diangkat kembali sepenuhnya dan bahkan merebut kembali gelar anggota presidiumnya.

Foto-foto itu juga menunjukkan bahwa Choe Sang Gon, sekretaris partai dan direktur departemen sains dan pendidikan, kehilangan posisinya di politbiro.

Sementara Kim Song Nam, direktur Departemen Internasional, dan Ho Chol Man, direktur Departemen Kader, mungkin telah dipromosikan sebagai anggota penuh, kata Lee.

Baca juga: Kim Jong Un Bersihkan Puluhan Pejabat Korea Utara karena Krisis Pangan

Kim Jong Un diyakini frustrasi oleh para pejabat yang tidak secara akurat melaksanakan arahannya atau menyampaikan informasi kepadanya.

Perubahan personel mungkin sesuai dengan upaya yang lebih luas untuk "memperbaiki nyali rezim" dengan mengalihkan otoritas, tetapi bukan (mengalihkan) kekuasaan, ke bawah rantai komando,” kata Gause.

"Kim telah memperketat lingkaran dalamnya di sekitar sekelompok teknokrat dan personel keamanan internal, dua sektor yang didedikasikan untuk membuat ‘Juche’ berjalan saat ini," katanya, mengacu pada ideologi kemandirian Korea Utara.

Gause menilai langkah ini bukan rencana jangka panjang, tetapi tindakan sementara mengingat keadaan luar biasa yang dihadapi rezim.

Michael Madden, seorang ahli kepemimpinan di 38 North, mengatakan bahwa apa yang tampak seperti penurunan pangkat seringkali bisa menjadi bagian dari pergantian rutin.

Tindakan itu tujuannya untuk mencegah pejabat mana pun membangun terlalu banyak basis kekuatan. Hal itu juga bisa dilakukan untuk menugaskan kembali pejabat yang kompeten dan tepercaya untuk menangani masalah tertentu dalam peran yang lebih langsung.

"Demosi adalah hal yang sangat umum dalam politik Korea Utara," katanya.

"Kita perlu ingat bahwa hal-hal yang terlihat seperti penurunan pangkat bagi kita sebenarnya bisa bertujuan lain."

Baca juga: “Krisis Hebat” karena Covid-19, Korea Utara Masih Belum Lapor Apa pun ke WHO