Dengan Suara Bulat, Dewan Keamanan PBB Mengutuk Keras Kematian Warga Sipil di Myanmar

NEW YORK, KOMPAS.com – Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan pernyataan dan mengutuk keras kematian ratusan warga sipil di Myanmar.

Pernyataan itu dikeluarkan DK PBB pada Kamis (1/4/2021) dengan suara bulat yang disetujui oleh China setelah dua hari negosiasi yang alot.

"Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang memburuk dengan cepat,” bunyi pernyataan yang diprakarsai oleh Inggris.

Baca juga: Sejarah Myanmar Disebut Negeri Seribu Pagoda

“Dan mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan kematian ratusan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak," sambung pernyataan itu.

Dalam draf pernyataan itu sebelumnya negara-negara Barat ingin memasukkan kalimat “mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut”, rujukan pada kemungkinan sanksi internasional.

Namun China, yang dianggap sebagai sekutu terpenting Myanmar, memblokir kalimat tersebut, kata para diplomat.

Baca juga: Etnik Myanmar Bersatu Lawan Kudeta, Akankah Tiru Sumpah Pemuda Indonesia?

Beijing juga berkeras untuk melunakkan kata "pembunuhan" ratusan warga sipil dan mengubahnya menjadi "kematian" warga sipil.

Rusia, kata para diplomat, juga memblokir draf itu beberapa kali karena Moskwa menginginkan adanya kalimat yang mengecam kematian anggota pasukan keamanan Myanmar juga.

Namun, meski melewati negosiasi yang panjang, pernyataan yang bulat dari Dewan Keamanan PBB mengirimkan sinyal yang sangat penting menurut seorang duta besar.

Baca juga: 43 Anak-anak Tewas di Myanmar, Korban Kejahatan Junta Militer

Sejak kudeta Myanmar pada 1 Februari, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan tiga pernyataan dengan suara bulat tentang Myanmar.

Tetapi Beijing, yang tidak pernah mengakui adanya kudeta, selalu mengurangi ruang lingkup draf pernyataan yang dinegosiasikan.

Selain itu, posisi Dewan Keamanan PBB sejauh ini tidak banyak berpengaruh pada militer.

Pada Rabu, utusan khusus PBB untuk Myanmar menyerukan tindakan keras terhadap junta militer dan memperingatkan kemungkinan "pertumpahan darah" dan risiko perang saudara.

Baca juga: Sepanjang Maret, Aparat Myanmar Gerebek dan Tembaki Sejumlah Rumah Sakit