Pengunjuk Rasa Myanmar Tuntut Militer Segera Bebaskan Aung San Suu Kyi

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Puluhan ribu pengunjuk rasa tetap turun ke jalan-jalan di kota besar Myanmar untuk hari kedua berturut-turut pada Minggu, meski pihak militer berusaha memadamkan internet pasca kudeta.

Melansir CNN pada Minggu (7/2/2021), mereka menuntut pembebasan pemimpin sipil yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi.

Seorang saksi mata di bekas ibu kota Yangon mengatakan kerumunan sebagian besar terdiri dari kaum muda. Demonstrasi juga tampaknya secara signifikan lebih besar dan terorganisir dengan lebih baik daripada protes Sabtu (6/2/2021).

“Partisipasi publik juga tampak tumbuh,” ungkap saksi tersebut.

Layanan berita Reuters juga mengatakan puluhan ribu orang berada di jalan-jalan.

Para pengunjuk rasa memegang spanduk dan papan reklame bergambar Suu Kyi. Beberapa bertuliskan "Kami menginginkan pemimpin kami."

Suu Kyi dan anggota parlemen lainnya yang terpilih secara demokratis ditahan oleh militer dalam penggerebekan dini Senin (1/2/2021).

Banyak di antara kerumunan memberi hormat tiga jari. Sebuah simbol populer protes pro-demokrasi adopsi dari film “Hunger Games.” Simbol ini sebelumnya juga digunakan di negara tetangga Thailand.

Baca juga: Kudeta Myanmar Berujung Demo Terbesar sejak 2007

Para pengunjuk rasa pada Minggu (7/2/2021) berbaris di sekitar area Universitas Yangon. Mereka mengubah arah untuk menghindari penghalang jalan dan konfrontasi dengan polisi. Seorang saksi mata melihat beberapa truk polisi di daerah itu.

Perlawanan terhadap kudeta pada awalnya terbatas. Sebagian terjadi karena kesulitan komunikasi yang meluas, serta kekhawatiran akan tindakan keras lebih lanjut.

Layanan pemantauan internet NetBlocks mengatakan Sabtu (6/2/2021), negara itu berada di tengah-tengah pemadaman internet "skala nasional" kedua, ketika militer berusaha mengamankan cengkeramannya pada kekuasaan.

Menurut NetBlocks, data jaringan real time yang sama menunjukkan konektivitas turun hingga 16 persen dari tingkat biasa dan pengguna melaporkan kesulitan untuk online.

Perusahaan telekomunikasi Norwegia, Telenor Group, yang menjalankan Telenor Myanmar menyatakan Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar (MoTC) memerintahkan penutupan jaringan data secara nasional pada Sabtu (6/2/2021).

Menurut pernyataan perusahaan yang diunggah di Twitter, kementerian mengutip "Hukum Telekomunikasi Myanmar, dan referensi sirkulasi berita palsu, stabilitas bangsa dan kepentingan publik sebagai dasar untuk pesanan."

Penurunan konektivitas kemudian dilakukan mengikuti langkah untuk memblokir akses ke platform media sosial Facebook, Instagram dan Twitter, serta sejumlah outlet berita lokal terkemuka.