"India selalu berpegang teguh pada proses transisi demokratis. Kami percaya penegakan hukum dan demokrasi harus ditegakkan," ujar New Delhi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan, dia sangat keras mengecam penangkapan terhadap para pemimpin sipil.
"Perkembangan terbaru ini jelas mencerminkan tamparan keras dari reformasi demokrasi di Myanmar," kata dia melalui juru bicara Stephane Dujarric.
Baca juga: Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan dan Kepung Yangon, Umumkan Keadaan Darurat
Dari sesama negara di kawasan Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri Singapura sangat prihatin dengan situasi di sana.
Pemerintah "Negeri Singa" mengimbau warganya yang tengah di sana untuk tetap siaga dengan segala babak terbaru kudeta militer ini.
Bob Rae, Duta Besar Kanada untuk PBB menuturkan di Twitter, militer Myanmar sejak awal sudah berencana melakukan ini lewat konstitusi yang dirumuskan.
"Konstitusi 2008 dengan jelas didesain agar kekuasaan militer bisa dilindungi dan makin diperkuat," kecam Rae.
Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer, Internet dan Sambungan Telepon di Myanmar Terganggu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.