NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Suhu politik di Myanmar kembali memanas dengan kudeta militer yang terjadi pada Senin dini hari waktu setempat (1/2/2021).
Para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi maupun Presiden Win Myint diserbu di kediamannya dan ditangkap.
Pihak militer kemudian mengumumkan bahwa mereka mengangkat Wakil Presiden Myint Swe sebagai penjabat presiden.
Baca juga: Kudeta Militer Myanmar dan 10 Tahun Demokrasi yang Penuh Gejolak
Selain itu, mereka juga mengumumkan status darurat selama setahun, dengan segala urusan sementara akan diserahkan ke Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Kudeta militer itu jelas mengagetkan seluruh dunia, dengan banyak pemimpin negara yang melontarkan kecaman, berikut di antaranya seperti dikutip AFP.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyatakan, Washington akan bertindak jika sampai kudeta itu tetap dilaksanakan.
Psaki menjelaskan AS menentang segala bentuk upaya untuk membatalkan kemenangan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Dalam pemilihan November 2020, NLD meraih kemenangan telak, yang kemudian mendapatkan oposisi dari partai yang disokong militer.
Baca juga: Kudeta Militer Terjadi di Myanmar, Ini Fakta yang Berhasil Terhimpun
Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyerukan agar junta melepaskan seluruh pemimpin sipil yang mereka tangkap.
"Mereka juga harus menghormati kehendak rakyat Burma (nama lama Myanmar), seperti yang ditunjukkan dalam pemilu 8 November," papar Blinken.
Sebelum kudeta terjadi, Washington bersama sejumlah negara lain menyerukan agar angkatan bersenjata menghormati norma demokrasi.
Pernyataan pada 29 Januari itu dirilis setelah Jenderal Min mengancam bakal mencabut konstitusi Myanmar.
Menteri Luar Negeri "Negeri Kanguru" Marise Payne senada dengan Psaki, meminta junta militer untuk melepaskan seluruh pemimpin sipil.
"Kami menyerukan agar segala sengketa diselesaikan sesuai jalur resmi, dan menghormati aturan yang berlaku," kata dia.
Baca juga: Mengenal Min Aung Hlaing, Jenderal Senior yang Jadi Pemimpin Sementara Myanmar
Melalui kementerian luar negeri, India menyatakan bahwa mereka sangat intens mengikuti perkembangan situasi di negara Asia Tenggara tersebut.