Pakistan Jadwalkan Pemilihan Umum Parlemen Januari Mendatang

Hal ini diumumkan otoritas pemilu negara tersebut pada Kamis (21/9/2023).

Hal ini menunda pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada November.

Dilansir dari DW, Komisi Pemilihan Umum Pakistan mengatakan bahwa pemilu dijadwalkan pada minggu terakhir bulan Januari.

Daftar akhir dari konstituen baru akan siap dan dipublikasikan pada tanggal 30 November, tambah komisi tersebut.

Sebuah pemerintahan caretaker di bawah kepemimpinan Perdana Menteri sementara Anwaar-ul-Haq Kakar saat ini menjalankan Pakistan.

Dia mengambil alih pada bulan Agustus dengan persetujuan Shehbaz Sharif, yang mengambil alih kekuasaan pada bulan April 2022 setelah penggulingan mantan Perdana Menteri Imran Khan yang populer dalam mosi tidak percaya di parlemen.

Di Pakistan, sudah menjadi kebiasaan bagi pemerintahan caretaker untuk ditunjuk selama periode pemilu.

Parlemen secara resmi dibubarkan pada bulan Agustus.

Pakistan telah mengalami gejolak politik yang cukup besar sejak Khan dilengserkan dari kekuasaannya.

Sejak saat itu, ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas tuduhan korupsi dan didiskualifikasi selama lima tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Pengadilan Tinggi Islamabad kemudian menangguhkan hukuman penjara Khan, namun ia tetap dipenjara karena ia juga menghadapi dakwaan lain yang menuduhnya mengumumkan isi kabel rahasia yang dikirim oleh duta besar Pakistan untuk Amerika Serikat.

Pihak berwenang telah mengambil tindakan keras untuk menekan partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Khan dalam beberapa bulan terakhir, antara lain dengan menahan ribuan pendukung dan pejabatnya.

Tidak jelas apakah perintah pengadilan tinggi ini akan memungkinkan Khan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum setelah hukuman korupsinya ditangguhkan.

Namun, partai PTI-nya kemungkinan besar akan tetap menjadi saingan kuat bagi partai Liga Muslim Pakistan yang berkuasa, yang dipimpin oleh Sharif.