Alasan Ukaina Tolak Proposal Perdamaian dari Menhan Prabowo

KYIV, KOMPAS.com - Ukraina menolak proposal perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, memberikan pernyataan terkait usulan perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan Indonesia melalui Facebook dan situs Kementerian Luar Negeri Ukraina, Sabtu (3/6/2023).

Dia menganggap proposal Prabowo dibangun atas dasar sejarah Indonesia.

“Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia yang menjadi alasan untuk mengadakan referendum di sana. Setelah melakukan agresi, Rusia menganeksasi Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang tercatat dalam dokumen resmi PBB,” katanya.

Meski demikian, Nikolenko menyatakan, Pemerintah Ukraina menghargai perhatian Pemerintah Indonesia untuk mendorong perdamaian di Ukraina.

Ukraina mengakui Indonesia adalah aktor penting di kawasan Asia Tenggara yang saat ini memimpin ASEAN.

Ukraina juga menghargai sosok Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang menjadi pemimpin Asia pertama berkunjung ke Ibu Kota Kyiv untuk melihat secara langsung dampak dari agresi Rusia.

Di wilayah pendudukan, Nikolenko menjelaskan, Rusia telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan genosida.

Rusia harus menarik diri dari wilayah Ukraina dan Ukraina harus mengembalikan integritas teritorialnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional.

“Tidak ada skenario alternatif,” terangnya.

Nikolenko juga menegaskan kesepakatan gencatan senjata, pelepasan pasukan hingga jarak 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi tidak akan berhasil.

Sampai hari ini, jelas dia, Rusia masih berusaha dengan segala cara untuk menghambat serangan balik Ukraina.

Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina akan memungkinkan Rusia mengulur waktu, mengumpulkan kekuatan kembali, mendapatkan pijakan di wilayah yang diduduki, dan memulihkan kemampuan untuk melancarkan serangan lagi.

“Perdamaian jangka panjang di Ukraina berarti pembebasan wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia. Ini yang dimaksud dengan formula perdamaian oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kami mengajak Indonesia untuk bergabung dalam implementasinya,” kata Nikolenko, dikutip dari Reuters.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menhan Prabowo telah mengusulkan “rencana perdamaian” untuk Ukraina.

Dia menyampaikan usul itu saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura yang disiarkan secara daring pada Sabtu.

Rencananya yang ditawarkan, termasuk penghentian permusuhan segera, gencatan senjata pada posisi sekarang, dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Dia juga menyarankan sebuah referendum di wilayah yang disengketakan yang diselenggarakan oleh PBB.

Namun, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, yang menghadiri KTT dua hari tersebut, juga dengan tegas menolak usulan Indonesia.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana ganjil ini," jelasnya, sebagaimana dikutip dari AFP.