Politik "Debt Chicken" Plafon Utang Amerika Serikat

Pertama, melakukan kompromi bipartisan dan negosiasi kenaikan plafon hutang untuk menghindari krisis yang dapat terjadi dalam waktu dekat. Jika terjadi, krisis itu memiliki daya rusak ekonomi global signifikan.

Kedua, Amerika Serikat harus siap untuk kemungkinan krisis yang sangat buruk jika negosiasi gagal dan perlu memiliki strategi untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi akibat dari krisis tersebut.

Kali ini, sumber utama krisis plafon utang AS sepenuhnya karena alasan politik domestik AS dan bukan disebabkan alasan teknis fiskal atau moneter, seperti “overhang” utang.

Meskipun mungkin masih diperdebatkan mengenai apakah pemerintah AS sudah meminjam terlalu banyak dalam waktu yang lama.

Persoalan plafon utang Amerika pada 2023 juga bukan seperti Yunani pada 2009 atau Argentina pada 2001.

Untuk kasus krisis utang Yunani tahun 2009, sumber krisis berasal dari masalah keuangan yang muncul sejak awal 2000-an, ketika Yunani bergabung dengan zona euro.

Setelah bergabung dengan zona euro, Yunani mulai meminjam uang dengan suku bunga yang lebih rendah dari bank-bank Eropa, dan menggunakan uang tersebut untuk membiayai pengeluaran negara yang meningkat pesat, seperti pembangunan infrastruktur dan program sosial.

Namun, pengeluaran meningkat dan penerimaan rendah mengakibatkan defisit anggaran dan utang negara yang semakin bertambah.

Pada 2009, pemerintah Yunani mengumumkan bahwa defisit anggaran negaranya melebihi batas yang diizinkan oleh Uni Eropa, sehingga memicu kekhawatiran di pasar keuangan global tentang kemampuan Yunani untuk membayar utangnya.

Untuk kasus Argentina, ketika pemerintahnya tak mampu memenuhi kewajibannya membayar kembali pinjaman dan bunganya pada 2001, para investor kehilangan kepercayaan dan menarik dana mereka dari negara tersebut.

Krisis finansial kemudian terjadi, yang mengakibatkan terjadinya pengangguran yang tinggi, kemiskinan, kerusuhan sipil, dan penurunan nilai tukar peso Argentina secara dramatis.

Sementara untuk kali ini sedikit unik karena dalam proses anggaran AS memungkinkan Kongres, yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik, menghambat pemerintah melakukan pembayaran yang justru telah disetujui lewat jalur legislasi.

Jadi, jika Partai Republik menolak untuk menaikkan batas utang, maka inilah “gong” yang dapat menyebabkan krisis utang yang memengaruhi perekonomian.

Penekanan potensi krisis utang pada masa depan sepenuhnya disebabkan oleh hasil politik dalam negeri AS, bukan faktor eksternal.

Maka dari itu, prioritas paling penting yang harus menjadi landasan strategi untuk mengatasi masalah krisis utang dalam pemerintahan AS adalah menghindari krisis konstitusional, barulah diikuti oleh prioritas menghindari krisis keuangan.

Mengurangi ketegangan politik AS bisa menyelamatkan ekonomi global dari jurang krisis. Jika tidak, permainan-permainan politik akan semakin berbahaya bagi perekonomian global.

Pasalnya, saat ini politik tingkat tinggi seperti politik “debt chicken” atau pun politik brinkmanship sedang bergulir dalam menunjukkan siapa yang paling berpengaruh dalam ekonomi Amerika Serikat.

Baik "debt chicken" maupun brinkmanship memang sering terjadi di Amerika Serikat, terutama dalam konteks perdebatan anggaran dan penganggaran belanja pemerintah.

Kedua taktik tersebut sering digunakan sebagai sarana untuk memengaruhi kebijakan fiskal dan keuangan pemerintah AS.

"Debt chicken" dalam konteks ini mengacu pada permainan politik yang berbahaya di mana dua belah pihak saling bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih tegas dalam menolak menaikkan batas utang negara, dengan harapan memenangkan dukungan publik dan meraih keuntungan politik.

Sedangkan brinkmanship merupakan strategi memaksa lawan politik untuk melakukan tindakan tertentu dengan menempatkan diri pada ambang batas krisis.

Dalam hal ini, pemerintah Biden menggunakan politik brinkmanship, sedangkan oposisi memilih strategi “debt chicken”.

Jika suatu negara mencapai batas utangnya, maka pemerintah harus memutuskan apakah akan menaikkan batas utang atau menghadapi risiko gagal bayar pada obligasi dan hutang negara.

Dalam situasi ini, "debt chicken" terjadi ketika dua belah pihak saling menunggu dan mengharapkan pihak lain untuk mundur dan mengambil tanggung jawab dalam menaikkan batas utang.

Namun, jika kedua belah pihak tidak mengalah, maka risiko default dan krisis keuangan yang serius dapat terjadi.

Permainan ini sangat berbahaya karena dapat berdampak buruk pada kredibilitas negara dan stabilitas ekonomi, sehingga perlu dihindari.

Sebagai gantinya, para pemimpin politik harus bekerja sama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dan menghindari memainkan permainan politik yang berbahaya seperti "debt chicken".

Dalam perundingan mengenai batas utang Amerika Serikat antara Presiden Biden dan pemimpin oposisi Kevin McCarthy, kedua pihak tersebut akan berusaha menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka sendiri dalam menangani masalah tersebut.

Namun, jika tidak ada satu pihak yang bersedia mundur, maka dapat terjadi risiko gagal bayar pada obligasi dan hutang negara, yang dapat mengakibatkan krisis keuangan dan dampak serius pada perekonomian AS dan dunia.

Bagaimanapun itu sudah menjadi urusan dalam negeri Amerika Serikat, dan tak ada satupun negara yang bisa intervensi.

Hanya saja bagi negara luar yang memiliki pengaruh publik yang besar, seperti Indonesia, bisa melakukan diplomasi publik untuk mencegah kian panasnya politik di sana, seperti kampanye media, diskusi publik, serta membuka hubungan pemerintah dengan masyarakat internasional melalui komunikasi dan interaksi secara terbuka.

Namun, penting diingat bahwa upaya untuk memengaruhi opini publik di negara lain harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan sensitivitas budaya dan politik.

Media-media yang berpengaruh juga jangan menyudutkan pihak tertentu yang akan meningkatkan tensi politik di sana.

Upaya untuk memengaruhi opini publik harus berjalan seiring dengan upaya untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, bukan menguntungkan kelompok politik tertentu.